Aturan Baru Priangan dan Pembentukan Afdeling Cicalengka

Di antara yang menikmati hasilnya adalah lima bupati di Priangan, yang selain mendapatkan persentase kopi, mereka juga memungut uang, natura, dan wajib kerja dari rakyatnya. Sementara pengaruh administrasi Eropa tidak merasuk ke desa-desa. Untuk 1860 saja, di Priangan, yang ukurannya hampir setengah Belanda, hanya ada seorang residen, ditambah empat asisten residen di masing-masing ibu kota kabupaten dan tujuh pengawas perkebunan. Dengan demikian, para pejabat tidak berurusan dengan rumah tangga rakyat pribumi (Berge, 1998: 39).

Tahun 1857, di Cikajang, konon, Holle menemukan catatan tentang penganiayaan tiga lurah oleh seorang wedana. Pada tahun itu, direktur perkebunan pun menyatakan barangkali orang Priangan termasuk yang paling lemah di antara seluruh bangsa. Oleh karena itu, sejak 1830-an sudah terbetik ide untuk mereformasi Sistem Priangan. Setelah pemerintahan liberal kian menguat di Belanda setelah 1850, gagasan reorganisasi muncul lagi, hingga tiba pada Fransen van de Putte, Sloet van de Beele, dan penugasan Otto van Rees ke Priangan (Berge, 1998: 40).

Baca Juga: PD III Tak Akan Terjadi lantaran Perang Ukraina

Praktiknya, menurut Berge (1998: 41), Otto meminta bantuan Holle. Mereka menghadapi penolakan, karena para bupati menilai kedatangan Otto akan melemahkan kekuasaannya. Penghulu Moeh. Moesa yang mendengar kabar para wedana mendapat perlakuan buruk dari bupati. Kabar itu disampaikan kepada Holle, dan dari Holle kepada Otto. Otto lalu mengunjungi setiap kabupaten. Dengan bantuan Holle dan Moesa, ia mencoba meyakinkan para bupati.

Rencana reorganisasi, bukan saja membuat para lurah yang senang, rakyat kebanyakan pun turut bahagia. Saking senangnya, ada dua lurah yang pada April 1870 meminta mesiu kepada Holle, untuk merayakan atas adanya aturan baru itu. Sayang, pada 11 November 1870, gubernur jenderal menerima telegram dari menteri tanah jajahan ihwal penolakan senat Belanda atas usulan anggaran belanja 1871, yang berarti penundaan reorganisasi. Oleh sebab itu, pada 21 Desember 1870, Holle sempat menemui gubernur jenderal, untuk menyampaikan perasaan orang Sunda. Akhirnya, pada Maret 1871, di bawah Menteri P.P. van Bosse, anggaran itu disetujui dan reorganisasi disepakati dimulai berlaku pada 1 Juni 1871 (Berge, 1998: 42-45).

Dalam laporan pelaksanaan reorganisasi tanggal 9 Agustus 1871, Otto mengakui berhutang budi kepada Holle atas informasi, pengetahuannya mengenai orang dan ekonomi Sunda, termasuk terjemahan bahan laporan.  Pemerintah sendiri mengakui jasa besar Holle pada 25 Agustus 1871. Meski didorong Otto dan H.D. Levyssohn Norman, Holle tidak mau menerima tawaran untuk diangkat menjadi residen. Alih-alih, dia menerima pengangkatannya sebagai penasihat urusan pribumi (Berge, 1998: 46-47).

Delapan Afdeling Baru

Dengan berbagai usaha itu, pada 10 September 1870 terbit beberapa aturan yang berkaitan dengan Priangan. Sebagaimana yang saya baca dari Javasche Courant (13 September 1870) dan Staatsblad van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1870 (1870), aturan-aturan yang dimaksud adalah Stbl. No. 121 (Wijziging in het binnenlandsch bestuur in de residentie Preanger-Regentschappen), Stbl. No. 122 (Toepasselijk-verklaring der voorschriften in Staatsblad 1827 nos. 122, 123, 124 en 154), Stbl. No. 123 (Voorziening inde leemten met opzigt tot policie en justitie in de residentie Preanger- Regentschappen), dan Stbl. No. 124 Besluit dd. 10 September 1870, no. 16 (Vaststelling van het Europeesch en Inlandsch bestuur in de residentie Preanger-Regentschappen), ditambah “Exprakten uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie. Batavia, den 10den September 1870 No. 16”.

Dalam Stbl. No. 121, yang diatur adalah perubahan administrasi dalam internal Keresidenan Priangan (“wijzigingen in het binnenlandscn bestuur inde residentie Preanger-Regentschappen”), yaitu pembentukan delapan afdeling yang berada di bawah pengawasan asisten residen, yang bertanggungjawab kepada residen Priangan. Kedelapan afdeling tersebut adalah Cianjur, Sukabumi, Cicalengka, Sumedang, Tasikmalaya, Limbangan, Sukapura, dan Bandung.

Karena tulisan ini bagian dari rangkaian sejarah Cicalengka, saya akan memfokuskan pada uraian mengenai afdeling baru tersebut. Menurut aturan, Afdeling Cicalengka beribukota di Cicalengka, dan terdiri atas distrik-distrik sebagai berikut: Cicalengka, Timbanganten, Cikembulan, Balubur-Limbangan, Majalaya, dan Cipeujeuh. Meski sudah diperintah sendiri oleh seorang asisten residen bersama zelfstandige patih, Afdeling Cicalengka masih termasuk wilayah Kabupaten Bandung (“allen behoorende tot liet regentschap Bandong”).

Stbl. No. 122 antara lain berisi penghapusan hak para bupati Priangan untuk memungut pajak dalam bentuk uang, barang, dan bakti (ngawula) kepada para kepala dan pemuka negeri atau yang lainnya. Dengan aturan ini, cita-cita liberal Otto van Rees yang didukung oleh K.F. Holle dan Moh. Moesa sebenarnya sudah dikatakan tercapai. Apalagi bila membaca “Exprakten uit het Register der Besluiten van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie”, keputusan kelima dan keenamnya masih berkaitan dengan Otto.

Baca Juga: Terwujudnya Satu Data Kependudukan Indonesia

Aturan kelimanya, menugaskan anggota Dewan Hindia Belanda Otto van Rees untuk sebuah misi ke Keresidenan Priangan, dengan tujuan mengetahui penyelenggraan aturan baru dan bila perlu berunding dengan para kepala administrasi regional dan bupati, untuk nantinya menjadi keputusan yang akan disetujui oleh gubernur jenderal. Keenam, menambahkan bagi Komisaris Pemerintah Otto van Rees, seorang sekretaris, yaitu Kontrolir Kelas Satu H.D. Levyssohn Norman.

Setahun kemudian, pada 13 April 1871, sebagaimana termaktub dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1871 (1872), terbit lagi aturan-aturan lainnya yang terkait Priangan sebagai berikut: Stbl. No. 46 (Vaststelling van het bedrag en van de wijze van aanslag en invordering van de belasting op de rijslkultuur in de residentie Preanger Regentschappen), Stbl. No. 47 (Belasting van het produkt van gronden in de Preanger- Regentschappen, met andere gewassen dan padie als eerste gewas beplant), dan Stbl. No. 48 (Vaststelling van het bedrag en van de wijze van aanslag en invordering van de belasting op het bedrijf in de Preanger-Regentschappen).

Pembentukan Cicalengka sebagai afdeling sebenarnya bisa dibilang tidak baru, karena sebelumnya sejak 1862 sudah berstatus sebagai ibu kota Afdeling Zuid Bandong. Namun, yang baru berdasarkan aturan di atas adalah karena adanya pejabat baru, baik Eropa maupun pribumi. Pejabat Eropa-nya adalah asisten residen, yang sebelumnya hanya ada di ibu kota kabupaten, dan zelfstandige patih, yang meski berada di bawah bupati Bandung, tetapi bertanggungjawab kepada asisten residen.