Meninjau Hukum Properti Indonesia dari The Penthouse: Ketika Tuhan Bernilai Won

- Jumat, 6 Mei 2022 | 22:00 WIB
Poster promosi 'The Penthouse: War in Life' yang menyiratkan ambisi tiap tokoh untuk mencapai puncak tertinggi. (SBS/Hancinema)
Poster promosi 'The Penthouse: War in Life' yang menyiratkan ambisi tiap tokoh untuk mencapai puncak tertinggi. (SBS/Hancinema)

Dalam definisinya, hukum properti di Indonesia adalah serangkaian aturan yang mengatur pengendalian atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia yang termasuk di dalamnya hukum sewa dan jual beli.

Sekitar 1,5 tahun lalu, SBS, stasiun televisi dan radio nasional Korea Selatan, meluncurkan serial drama terbarunya yang mengangkat kompleksitas isu sosial, hukum, dan bisnis bertajuk The Penthouse: War in Life. Serial televisi beraliran drama dan thriller ini mampu meraih atensi publik—walau secara negatif—terutama warga Korea Selatan disebabkan oleh maraknya adegan kekerasan remaja di season awal pemutarannya. Akan tetapi, drama yang terdiri dari 3 musim ini berhasil meraih banyak penghargaan (baca: SBS Drama Awards 2021) yang diberikan kepada 3 aktris, 1 aktor, dan sang penulis naskah dari The Penthouse itu sendiri.

Drama yang dirilis perdana pada 26 Oktober 2020 ini mengisahkan tentang 2 orang murid SMA Seni Cheong-A yang bersaing untuk menjadi yang terbaik di sekolahnya guna mendapatkan piagam utama dan beasiswa ke Universitas Musik Seoul, di mana merupakan universitas paling bergengsi di Korea Selatan. Akan tetapi, Cheon Seo-jin (diperankan oleh Kim So-yeon) melakukan kecurangan yang mengakibatkan dirinya menang dan rivalnya, Oh Yoon-hee (diperankan oleh Eugene) terluka berat baik secara fisik maupun mental sehingga ia terpaksa harus mengubur mimpinya. Dua puluh tahun kemudian, Bae Ro-na (diperankan oleh Kim Hyun-soo), anak dari Oh Yoon-hee, hendak menjalani mimpinya yang serupa dengan Ha Eun-byeol (diperankan oleh Choi Ye-bin) yang merupakan anak dari rivalnya, Cheon Seo-jin. Perselisihan berlanjut hingga munculnya korban jiwa yaitu teman SMA mereka Min Seol-ah (diperankan oleh Jo Soo-min) yang ternyata merupakan anak kandung dari Sim Soo-ryeon (diperankan oleh Lee Ji-ah), istri dari sang pemilik griya tawang Joo Dan-tae (diperankan oleh Um Ki-joon). Mengetahui fakta bahwa anak kandungnya dibunuh oleh salah satu penghuni griya tawang 100 lantai tempat mereka tinggal, Logan Lee (diperankan oleh Park Eun-seok), orang dari masa lalu Min Seol-ah, mengajak Sim Soo-ryeon untuk balas dendam.

Walaupun didominasi oleh konflik emosional antarkarakter, drama ini juga mengangkat isu hukum dan bisnis yang tak kalah krusial yang ditampilkan dalam wujud perebutan properti dan hak milik disertai segala macam cara guna mendapatkannya, baik secara legal maupun ilegal. Mengamati perjalanan tiap tokoh dalam menggapai ambisinya yang selalu berkaitan dengan properti, penulis mencoba menguraikan aspek hukum properti di Indonesia yang sekiranya relevan dengan plot drama ini.

Baca Juga: Mencegah Islamofobia, Quo Vadis Kampus Merdeka?

Sebelum masuk ke hukum properti, sebaiknya kita ketahui dahulu apa definisi properti. Di Indonesia, properti sedikit disalahartikan oleh mayoritas masyarakat yaitu hanya sebatas bangunan mewah bertingkat atau perumahan luas yang biasanya dimiliki oleh golongan menengah ke atas. Padahal, menurut Yamin dalam bukunya yang berjudul Kepemilikan Properti di Indonesia, properti adalah setiap fisik atau tidak yang berwujud fisik yang dimiliki seseorang atau bersama dengan sekelompok atau milik badan hukum. Jadi, orang dengan tingkat ekonomi rendah yang memiliki sepetak tanah 2x3 m2 juga sudah dapat dikatakan memiliki properti. Hal ini berbeda jika kepemilikan kita temporer atas suatu properti, semisal hanya mengontrak atau mengekos Hal ini disebabkan oleh predikat kepemilikan yang masih berada di tangan sang pemilik kontrakan atau pemilik kos.

Kita masuk ke definisi hukum properti di Indonesia. Mengutip dari situs web legalnexuslawfirm.com, hukum properti di Indonesia adalah serangkaian aturan yang mengatur pengendalian atas tanah dan/atau bangunan di Indonesia yang termasuk di dalamnya hukum sewa dan jual beli. Tidaklah lazim serangkaian hukum tanpa adanya sumber hukum. Oleh karena itu, hadirlah KUHP, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA), dan sejumlah hukum adat untuk beberapa daerah selaku sumber hukum properti.

Menurut UUPA, ada 5 jenis hak yang diatur dalam hukum properti: 1) Hak Milik, 2) Hak Guna Bangunan, 3) Hak Guna Usaha, 4) Hak Pakai, dan 5) Hak Sewa.

Hak Milik adalah hak yang digunakan untuk ruang perumahan atau komersial, tetapi lebih sering digunakan untuk properti berupa rumah tempat tinggal. Pemegang hak milik mendapatkan hak kepemilikan yang tidak terbatas. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 UUPA yang menyatakan bahwa hak milik bersifat terkuat dan terpenuh atas tanah. Maksud dari frasa “terkuat dan terpenuh” di sini mengacu pada kemenangan komparasi hak milik dengan hak-hak tanah lainnya. Selaras dengan eksplanasi tersebut, Sutedi menjelaskan predikat “terkuat” berarti hak tersebut tidak mudah dihapus dan mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain sedangkan predikat “terpenuh” berarti hak milik memberikan kewenangan paling luas dibanding hak lainnya. Dengan begitu, hak milik dapat menjadi induk  bagi turunan hak lainnya. Lebih lanjut, tanah dengan hak milik hanya dapat dimiliki oleh orang Indonesia dan badan hukum Indonesia.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Khvicha Kvaratskhelia: Maradona Baru Asal Georgia

Rabu, 7 Desember 2022 | 15:02 WIB

Parkir di Kampus, Kok, Bayar?

Rabu, 7 Desember 2022 | 10:21 WIB

Mengapa Provinsi Sunda?

Jumat, 2 Desember 2022 | 14:06 WIB

Siarkan TV Digital, Indonesia Siap Total?

Jumat, 2 Desember 2022 | 10:52 WIB

Dari Egoisme Lahirlah Intoleranlisme

Senin, 28 November 2022 | 16:09 WIB

Dominasi AS Melemah G-20 menjadi Xi-20

Senin, 28 November 2022 | 10:36 WIB
X