Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021: Darurat Kekerasan Seksual Atau Dekadensi Moral?

- Jumat, 21 Januari 2022 | 11:37 WIB
Diundangkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada tanggal 3 September 2021 hampir bersamaan dengan mencuatnya kasus kekerasan seksual (Flickr/Marco Verch Professional Photographer)
Diundangkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada tanggal 3 September 2021 hampir bersamaan dengan mencuatnya kasus kekerasan seksual (Flickr/Marco Verch Professional Photographer)

Diundangkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada tanggal 3 September 2021 hampir bersamaan dengan mencuatnya kasus kekerasan seksual pada seorang Mahasiswi yang dilakukan oleh Dosen di Universitas Riau.

Namun, kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Riau bukanlah yang pertama viral di Tanah Air.

Beberapa kasus sempat menjadi perhatian masyarakat, kita mundur beberapa tahun yang lalu tepatnya tahun 2017 ketika mahasiswi Agni berjuang menuntut keadilan pada Universitas Gajah Mada sebagai tempat ia menempuh pendidikan karena kekerasan seksual yang menimpanya. Saat itu ia mengalami kekerasan seksual oleh sesama rekan di kelompok KKN.

Kasus Agni menjadi cermin buram penanganan kasus kekerasan seksual di kampus karena terkesan lambat dalam penangangan dan tidak ada sanksi tegas untuk pelaku, kasus ini pun akhirnya dinyatakan selesai dengan ‘damai’.

Setidaknya ada beberapa catatan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan khususnya di perguruan tinggi, mengutip dari Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2020 yang diterbitkan Komnas Perempuan bahwa sepanjang tahun 2020 kasus kekerasan seksual di Lembaga pendidikan masih terus terjadi. Komnas Perempuan menerima pengaduan kasus-kasus kekerasan seksual dari sejumlah wilayah yakni Semarang, Bandung, Palangkaraya, Kendari, Bali dan Jombang.

Baca Juga: Nasi Gandul: Hidangan Lezat Berkuah Khas Pati, Persilangan Antara Soto dan Gulai

Pelaku hampir semua orang yang dikenal oleh korban, seperti pacar, senior dalam organisasi, dosen dan keluarga/pengurus Lembaga Pendidikan. Laporan Komnas Perempuan pada Oktober 2020 menunjukkan bahwa 27% pengaduan kekerasan seksual terjadi di Lembaga Pendidikan Tinggi dalam jangka waktu 2015 – 2020. Laporan Komnas Perempuan ini diperkuat oleh survei Direktorat Jenderal Kemendikbudristek Tahun 2020 yang menunjukkan 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus namun sebanyak 63% dari mereka tidak melaporkannya.

Kemendikbudristek merespon berbagai peristiwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tinggi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Permen PPKS). Peraturan Menteri tersebut dirancang untuk mengatasi kekerasan seksual yang marak terjadi di kampus namun belum tertangani secara komprehensif.

Polemik di Masyarakat

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Peran Guru Mewujudkan Sumedang Simpati

Rabu, 18 Mei 2022 | 14:40 WIB

Mengelola Nilai Kebijaksanaan

Senin, 16 Mei 2022 | 19:37 WIB

Juara Liga 1 Musim Ini Harga Mati untuk Persib!

Jumat, 13 Mei 2022 | 11:08 WIB

China Belajar dari Perang di Ukraina

Selasa, 10 Mei 2022 | 09:31 WIB

Misteri Uga Bandung dan Banjir Dayeuh Kolot

Senin, 9 Mei 2022 | 12:02 WIB

Penduduk Cicalengka Tahun 1845 dan 1867

Jumat, 6 Mei 2022 | 19:10 WIB
X