Wujudkan Keberhasilan Penanganan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta Terapkan Intervensi Organisasi

- Selasa, 21 Desember 2021 | 10:28 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta turut memperhatikan intervensi organisasi sebagai sebuah proses dan upaya dalam pengembangan dan perubahan organisasi. (Flickr/Sikarin Thanachaiary)
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pemprov DKI Jakarta turut memperhatikan intervensi organisasi sebagai sebuah proses dan upaya dalam pengembangan dan perubahan organisasi. (Flickr/Sikarin Thanachaiary)

Pemprov DKI Jakarta turut memperhatikan intervensi organisasi sebagai sebuah proses dan upaya dalam pengembangan dan perubahan organisasi pada masa pandemi Covid-19.

Merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia khususnya di Ibu Kota Jakarta memicu permasalahan baru yang harus dihadapi pemerintah Jakarta.

Pasalnya, tingginya mobilitas dan jumlah penduduk menjadi salah satu penyebab penyebaran Covid-19 terbanyak berada di DKI Jakarta.

Dilansir dari detikhealth hingga 12 Desember 2021, DKI Jakarta menjadi provinsi pertama dengan penambahan kasus Covid-19  terbanyak dengan 32 kasus; disusul oleh Jawa Barat sebanyak 22 kasus; dan Jawa Timur sebanyak 21 kasus yang berdampak pada kesehatan masyarakat.

Terguncangnya kesehatan masyarakat memberikan efek domino pada hampir seluruh sektor lainnya. Berbagai kebijakan nasional yang juga diterapkan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait dengan adanya physical distancing (menjaga jarak fisik dengan orang lain), lockdown (karantina wilayah), PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), dan istilah-istilah lainnya mengenai pembatasan yang bertujuan untuk terhindarnya kontak fisik telah dihimbau pemerintah.

Akibatnya berdampak pada kegiatan di Pemprov DKI Jakarta dengan menerapan work from home atau bekerja dari rumah sehingga pelayanan di Pemprov DKI Jakarta menjadi terbatas. Hal inilah yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para aktor kebijakan agar dapat bersinergi memberikan langkah positifnya untuk bergerak meminimalisir penyebaranCovid-19 untuk memajukan kehidupan bangsa dengan melihat strategi yang dilakukan oleh organisasi publik sebagai pemangku kebijakan tertinggi.

Baca Juga: Kontroversi Ucapan Selamat Natal

Pemprov DKI Jakarta sebagai sebuah organisasi publik harus beradaptasi melakukan segala jenis pekerjaan dengan pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi akibat perubahan cara kerja. Hal ini juga memiliki dampak positif untuk menghemat pembiayaan agar mampu mengimbangi beban pengeluaran dengan pemasukan yang ada dengan melakukan realokasi anggaran untuk hal-hal yang lebih esensial.

Menanggapi permasalahan Covid-19 di DKI Jakarta ini perlu dilakukan upaya strategis terintegrasi sebagai intervensi pengembangan organisasi (PO) yang penting dilakukan di era Pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian. Pengembangan organisasi ini dibutuhkan agar Pemprov DKI Jakarta dapat terus adaptif dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Mengelola Nilai Kebijaksanaan

Senin, 16 Mei 2022 | 19:37 WIB

Juara Liga 1 Musim Ini Harga Mati untuk Persib!

Jumat, 13 Mei 2022 | 11:08 WIB

China Belajar dari Perang di Ukraina

Selasa, 10 Mei 2022 | 09:31 WIB

Misteri Uga Bandung dan Banjir Dayeuh Kolot

Senin, 9 Mei 2022 | 12:02 WIB

Penduduk Cicalengka Tahun 1845 dan 1867

Jumat, 6 Mei 2022 | 19:10 WIB
X