Menguak Problem Mendasar Upah Buruh dan Solusinya

- Rabu, 1 Desember 2021 | 14:18 WIB
UMK Kabupaten Bandung 2022 tidak naik. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 30 November 2021.  (Ayobandung.com/Kavin Faza)
UMK Kabupaten Bandung 2022 tidak naik. Ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa, 30 November 2021. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Dari waktu ke waktu, permasalahan berkaitan dengan perburuhan di tanah air semakin pelik saja. Beberapa waktu belakangan ini, para buruh kembali turun ke jalan untuk memprotes UMP.

Para buruh menilai penetapan UMP saat ini lebih memihak para pengusaha. Sedangkan para buruh tetap dalam kondisi yang sulit. 

Hal senada dinyatakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Obon Tabroni dalam pernyataan tertulisnya, Ia menuturkan bahwa saat ini kondisi buruh terjepit dan serba sulit. Mereka diminta bersabar dengan upah yang standar dan terus dipacu untuk menggejot produktifitas agar ekonomi bergerak. Di situasi sulit pun, buruh diminta lebih bersabar agar ekonomi segera bangkit .

Jika ditelisik lebih dalam, unjuk rasa para buruh nampaknya adalah bentuk protes terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Upah yang mereka dapat tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang telah mereka korbankan. Belum lagi pengeluaran kebutuhan hidup saat ini begitu besar dan mahal. Tentu, tidak berlebihan jika disebut-sebut upah buruh saat ini tidaklah manusiawi. 

Jika melihat fakta yang ada, maka tidak berlebihan juga jika muncul spekulasi bahwa pemerintah lebih memihak para pengusaha. Laju inflasi yang tinggi ternyata tidak berbanding lurus dengan kenaikan upah buruh, Lalu bagaimana para buruh bisa hidup dengan layak?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menjelaskan fakta besaran kenaikan upah minimum yang nilainya lebih kecil dari inflasi sudah cukup membuktikan sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap masa depan buruh.

Permasalahan buruh yang mendasar dan seolah tidak pernah kelar adalah soal upah. Karena memang sejak awal penetapan upah minimum sudah keliru. Dalam sistem ekonomi berparadigma kapitalisme, upah buruh ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup minimum yang biasa disebut dengan kebutuhan hidup layak (KHL).

Sementara, KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. KHL inilah yang menjadi dasar penetapan upah minimum bagi buruh.

Dengan penetapan demikian, maka upah buruh tidak akan memberikan keadilan dan kesejahteraan hidup. Meski mendapat upah tinggi, itu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Wisata dari Titik Nol Bandung

Senin, 8 Agustus 2022 | 20:11 WIB

Penempatan Siswa di Kelas berdasar Gaya Belajar

Senin, 8 Agustus 2022 | 19:45 WIB

Paypal Diblokir, Bagaimana Nasib para Freelancer?

Senin, 8 Agustus 2022 | 15:19 WIB

Mari Kita Sukseskan Desa Cantik

Jumat, 5 Agustus 2022 | 09:51 WIB

Citayeum, Citayem, dan Citayam

Kamis, 4 Agustus 2022 | 16:50 WIB

Curug Pelangi, Seindah Namanya

Senin, 25 Juli 2022 | 15:20 WIB
X