PM Fumio Kishida akan Prioritaskan Hubungan Kemaritiman dengan Indonesia

Ketua Partai Liberal Demokrat Fumio Kishida dilantik sebagai Perdana Menteri Jepang ke seratus pada Senin (4 Oktober 2021).

Ini dimungkinkan karena partainya menguasai suara mayoritas di parlemen yang terdiri dari Majelis  Tinggi dan Majelis Rendah.

Dalam posisinya sebagai ketua partai dan kepala eksekutif itu, Kishida bakal repot. Pada 21 Oktober, harus  membubarkan parlemen karena masa bakti anggota Majelis Rendah berakhir. Resikonya, dia harus berusaha supaya LDP kembali menguasai Majelis Rendah sebab bila tidak, kedudukannya sebagai PM terancam.

Dewasa ini LDP menguasai 54,5% kursi anggota Parlemen (Diet). Adapun mitranya, partai Komeito, menguasai 8%. Jadi total 64,5%.  

Pemilihan umum untuk memilih anggota Majelis Rendah diadakan bulan berikutnya, 7 November. Sebagai ketua partai, Kishida harus mempersatukan faksi-faksi dalam LDP. Membangun kembali kepercayaan rakyat dalam menghadapi wabah Covid-19. Disamping menggelontorkan program-program ekonomi bernilai ratusan miliar dolar AS.

Peluang LDP kali ini sangat besar. Hanya saja sejak tujuh tahun tahun lalu, Kishida relatif jauh dari pemilih. Menjabat Menlu selama lima tahun dan ketua Dewan Kebijakan LDP selama dua tahun.

Atas dasar itu Kishida sangat memerlukan bantuan para senior partai seperti Shinzo Abe dan ketua-ketua faksi agar LDP menang lagi. Juga dukungan Menteri Urusan Vaksin Taro Kono yang populer di kalangan rakyat tapi dikalahkannya dalam perebutan ketua LDP.

Hubungan dengan Indonesia

Siapapun yang menjadi perdana menteri, Jepang selalu memprioritaskan hubungan dengan Indonesia yang merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, berpengaruh dalam Asean, dunia Islam bahkan Nonblok. Tokyo berkepentingan dengan Indonesia. Begitupun sebaliknya.

Terkait dengan investasi, peringkat investasi Jepang per semester pertama tahun ini mencapai US$ 1 miliar atau berada di urutan ke enam. Ini untuk pertama kalinya peringkat Jepang di luar lima besar. Posisi pertama diduduki Singapura dengan US$2,6 miliar. Juga kalah dari Korea Selatan  yang US$1,5 miliar, kata Ketua BKPM Bahlil Lahadia akhir bulan lalu.

Berdasarkan data Kemenperin, investasi Jepang di Indonesia sejak 2018 hingga semester pertama 2021 berjumlah US$12,9 miliar. Target tahun ini US$2,6 miliar atau setara Rp 37,4 triliun.

Menurut data BPS, perdagangan kedua negara pada tahun 2020 mencapai U$24,3 miliar. Diantaranya US$13,6 miliar merupakan ekspor dari Indonesia ke Jepang.

Kemaritiman

Yang menarik hubungan kedua negara belakangan  merambah sektor pertahanan meskipun mulanya dibungkus dalam bentuk kerjasama di sektor perikanan. Jepang membantu pengembangan sektor perikanan di pulau-pulau terluar, caranya dengan  membenahi pelabuhan dan pasar di Sabang, Natuna, Morotai, Moa, Biak dan Saumlaki.

Kedubes Jepang di Jakarta beberapa bulan lalu menyatakan, telah membangun kerjasama bilateral di sekitar laut Sulu dan Laut Sulawesi. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum di laut al. guna mengatasi pencurian ikan dan merealisasikan terwujudnya Indo –Pasifik bebas dan Terbuka.

Sebagai realisasinya, pemerintah Jepang menyumbang kapal pengawas perikanan Shirahagi-Maru. Selain daripada itu terbetik rencana kerjasama  kedua negara membangun kapal fregat. Kerjasama ini tidak melanggar undang-undang Jepang melarang  membangun kekuatan militer.