Menyelesaikan Pandemi dengan Keimanan, Rasionalkah?

- Jumat, 24 September 2021 | 22:58 WIB
Sejumlah petugas memakamkan jenazah dengan protokol Covid-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung, Selasa (29 Juni 2021). Petugas mengatakan, pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 di TPU Cikadut mengalami peningkatan sebanyak 20 hingga 40 jenazah per hari dibandingkan dengan bulan lalu yang hanya 5 hingga 8 jenazah per hari. (Ayobandung.com/Robby Fathan/Magang)
Sejumlah petugas memakamkan jenazah dengan protokol Covid-19 di TPU Cikadut, Kota Bandung, Selasa (29 Juni 2021). Petugas mengatakan, pemakaman jenazah dengan protokol Covid-19 di TPU Cikadut mengalami peningkatan sebanyak 20 hingga 40 jenazah per hari dibandingkan dengan bulan lalu yang hanya 5 hingga 8 jenazah per hari. (Ayobandung.com/Robby Fathan/Magang)

Pandemi Covid-19 yang berlarut menyebabkan berbagai pengaruh ke berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan generasi muda.

Seolah sudah jatuh tertimpa tangga, anak-anak berada dalam ancaman learning loss, eksploitasi anak, kehilangan motivasi belajar, hingga kekerasan. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Garut, Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut, Rahmat Wibawa mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan di masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Anak-anak mulai usia tujuh tahun memasuki masa usia sekolah, idealnya menempuh pembelajaran melalui sekolah. Dengan adanya pandemi, anak-anak terpaksa belajar di rumah.

Kebanyakan orang tua yang belum disiapkan sebelumnya untuk menjadi guru, akhirnya harus full mendampingi anak-anak belajar.

Jika saja manajemen pendidikan dipersiapkan secara matang, orang tua akan cukup terbantu. Namun banyak juga sebaliknya, orang tua terpaksa harus full untuk mendampingi anak belajar.

Sementara kesabaran orang tua dalam menuntun belajar tidak sama dengan guru, akhirnya mendorong kekerasan baik secara verbal maupun fisik kepada anak.

Banyak ahli berpendapat, berlarutnya pandemi disebabkan penanganan yang dinilai tidak serius/setengah hati. Mulai dari istilah yang berganti-ganti, ketidak konsistenan protokol kesehatan, hingga pendanaan yang bahkan tidak lebih besar dari pembangunan infrastruktur.

Kebijakan yang kapitalistik dirasakan dalam berbagai program yang terkesan lebih mengutamakan kepentingan para pemilik modal besar dibandingkan keselamatan jiwa rakyat.

Kekarantinaan kesehatan yang mengatur kebutuhan hidup dasar warga dan makanan hewan ternak yang ada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab pemerintah selama terjadinya karantina wilayah, tidak kunjung dilaksanakan. Padahal hal ini diamanatkan UU No.6 Tahun 2018.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hati-Hati Budaya Nyinyir: Mulutmu Harimaumu, Netizen!

Jumat, 22 Oktober 2021 | 21:00 WIB

Inovasi Pemuda Bandung, Kulit Imitasi menuju Milan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:51 WIB

Indonesia Lahan Proxy War?

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:43 WIB

Insulinde Medaille untuk Kompetisi Klub Pribumi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:27 WIB

Karena Faktor China, Asean Sulit Menekan Myanmar

Senin, 18 Oktober 2021 | 18:07 WIB

Hari Libur Tanggal Merah Keagamaan Diundur, Perlukah?

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:55 WIB

Babak Belur Peternak Ayam Petelur

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:00 WIB

Sejarah Stasiun Padalarang: Kenangan Dahulu dan Kini

Jumat, 15 Oktober 2021 | 11:04 WIB

Catch Me if You Can di Tjimahi Tempo Doeloe

Jumat, 15 Oktober 2021 | 10:33 WIB

Nicolaas Vink, 50 Tahun Menjadi Anggota UNI

Rabu, 13 Oktober 2021 | 10:04 WIB

Misteri Perang Bubat IV: Kolofon Carita Parahyangan

Selasa, 12 Oktober 2021 | 10:36 WIB

Menyoal Upaya Pemulihan Ekonomi, Perlukah Alih Konsep?

Selasa, 12 Oktober 2021 | 08:58 WIB
X