Buruk Pengelolaan Lapas di Indonesia

- Kamis, 23 September 2021 | 17:28 WIB
[Ilustrasi lapas atau penjara] Kebakaran yang menimpa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah berulang kali terjadi. Dan setiap insiden pasti mengambil korban. (Pixabay/Tracy Lundgren)
[Ilustrasi lapas atau penjara] Kebakaran yang menimpa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah berulang kali terjadi. Dan setiap insiden pasti mengambil korban. (Pixabay/Tracy Lundgren)

Kebakaran yang menimpa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia telah berulang kali terjadi.

Mulai dari pembakaran yang dilakukan oleh para Narapidana (Napi) dari dalam Lapas, sampai kepada akibat terjadinya arus pendek listrik, yang mengakibatkan terjadinya kebakaran.

Dan setiap terjadinya kebakaran, pasti mengambil korban dari kalangan Napi. Ada yang tewas terpanggang, dan tidak sedikit pula yang mengalami luka bakar. Dan para pihak, mulai mereka reka untuk mencari kambing hitam yang layak untuk disalahkan, dan bertanggungjawab terhadap terjadinya musibah kebakaran Lapas.

Persoalan terbakarnya Lapas, belum membuat para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan Lapas untuk melakukan introspeksi, dan menjadi pembelajaran pada setiap terjadinya kebakaran yang menimpa Lapas. Musibah kebakaran Lapas terus terjadi dari tahun ke tahun. Seperti terjadinya kebakaran terhadap Lapas Kelas I Tangerang pada Rabu, 8 September 2021, dengan mengambil korban jiwa sebanyak 48 orang Napi meregang nyawa di panasnya api yang membara, dan ratusan Napi yang mengalami luka bakar.

Yang mirisnya, Lapas Kelas I Tangerang yang berlokasi di jalan Veteran no 2, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang kota Tangerang itu kelebihan kapasitas, (Over Cafacity). Lapas yang berkapasitas 600 orang, diisi lebih dari 2000 orang. Berdasarkan sistim database pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham), data per 7 September 2021 menunjukkan jumlah penghuni Lapas Kelas I Tangerang mencapai 2.072 Napi dan tahanan. Perinciannya 5 orang tahanan dan 2.062 Napi. Lapas ini mengalami kelebihan 1.472 orang Napi atau Over Cafacity mencapai 245, 3 persen.

Over Cafacity terhadap penghuni Lapas bukan saja terjadi di Lapas Kelas I Tangerang, dimana mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar pernah menjadi penghuninya, dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasrudin Zulkarnain, tapi melainkan hampir di seluruh Lapas dan Rumah Tahanan (Rutan) di Indonesia mengalami Over Cafacity, yang rentan terhadap terjadinya musibah didalam Lapas dan Rutan, yang sulit untuk dicegah, karena tidak sebanding nya jumlah Napi dengan petugas Lapas.

Meningkatnya penghuni Lapas dan Rutan, dari tahun ke tahun, tak lain disebabkan meningkatnya tindak kriminal ditengah tengah masyarakat masih cukup tinggi . Terutama dalam kasus Narkoba dimana hampir 50 persen pelakunya, mulai dari Banda, pengecer/penjual, sampai kepada pemakai,  menjadi penghuni Lapas. Pemerintah melalui aparat penegak hukum belum mampu untuk melakukan tindakan, menurunkan jumlah kriminalitas di tanah air. Disamping, masih minimnya pembangunan Lapas baru di Indonesia, untuk menampung para pelaku kejahatan yang ditangkap oleh aparat penegak hukum. Khususnya para pelaku kejahatan dalam kasus Narkoba.

Undang Undang (UU) nomor : 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, merubah paradigma memasyarakatkan para pelaku kejahatan menjadi pemasyarakatan. Namun pun demikian mekanisme menghukum pelaku kejahatan melalui pemasyarakatan, bukan pula serta Merta dapat mengatasi persoalan kejahatan . Dilengkapi lagi dengan carut marutnya hukum yaang ditetapkan oleh pengadilan dan pemberkasan kasus yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Tampa melakukan pemilihan kasus kasus yang layak atau tidak, untuk disampaikan kemeja hijau. Seperti kasus UU Informasi Transaksi Elektronik  (ITE), yang tidak semestinya harus berakhir dimeja hijau. Begitu juga dengan kasus Narkoba, terutama bagi pemakai yang merupakan korban juga tidak semestinya harus mendekam didalam Lapas maupun Rutan. Tapi lebih efektif jika dilakukan rehablitasi.

Penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan belum memberikan efek jera. Hal itu dapat dilihat, disaat pemerintah memberikan asimilasi kepada Napi dalam program memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Lapas dan Rutan, hampir 80 persen Napi yang mendapatkan asimilasi (bebas), kembali melakukan tindakan kejahatan diluar Lapas dan Rutan. Asimilasi yang diberikan oleh pemerintah kepada Napi untuk mengurangi Over Cafacity di Lapas dan Rutan, akhirnya tidak bermanfaat. Lapas dan Rutan kembali disesaki oleh Napi yang menerima asimilasi.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hati-Hati Budaya Nyinyir: Mulutmu Harimaumu, Netizen!

Jumat, 22 Oktober 2021 | 21:00 WIB

Inovasi Pemuda Bandung, Kulit Imitasi menuju Milan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:51 WIB

Indonesia Lahan Proxy War?

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:43 WIB

Insulinde Medaille untuk Kompetisi Klub Pribumi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:27 WIB

Karena Faktor China, Asean Sulit Menekan Myanmar

Senin, 18 Oktober 2021 | 18:07 WIB

Hari Libur Tanggal Merah Keagamaan Diundur, Perlukah?

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:55 WIB

Babak Belur Peternak Ayam Petelur

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:00 WIB

Sejarah Stasiun Padalarang: Kenangan Dahulu dan Kini

Jumat, 15 Oktober 2021 | 11:04 WIB

Catch Me if You Can di Tjimahi Tempo Doeloe

Jumat, 15 Oktober 2021 | 10:33 WIB

Nicolaas Vink, 50 Tahun Menjadi Anggota UNI

Rabu, 13 Oktober 2021 | 10:04 WIB

Misteri Perang Bubat IV: Kolofon Carita Parahyangan

Selasa, 12 Oktober 2021 | 10:36 WIB

Menyoal Upaya Pemulihan Ekonomi, Perlukah Alih Konsep?

Selasa, 12 Oktober 2021 | 08:58 WIB
X