Jual Beli Jabatan Menjerat Walikota Tanjungbalai

- Jumat, 10 September 2021 | 16:42 WIB
[Ilustrasi] Dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemko Tanjungbalai ini, KPK telah menetapkan dua tersangka. (Pixabay/No-longer-here )
[Ilustrasi] Dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemko Tanjungbalai ini, KPK telah menetapkan dua tersangka. (Pixabay/No-longer-here )

Dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemko Tanjungbalai ini, KPK telah menetapkan dua tersangka.

Kasus dugaan dalam tindak pidana korupsi jual beli jabatan, yang menjerat Walikota non aktif Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial SH,MH, kini berbuntut panjang, tidak saja menjerat Walikota non aktif Kota Tanjungbalai M. Syahrial, akan tetapi malah merembet kemana mana,  tidak saja menerpa penegak hukum, maupun pejabat publik, tapi melainkan turut menyeret para Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Nampaknya Syahrial tak ingin terjerat sendiri, dari jeratan yang dipasangnya. Satu persatu jerat yang dipasang oleh Syahrial mulai mengambil korban.

Mulai dari penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari personil Polisi Republik Indonesia (Polri) Ajun Komisaris Polisi (AKP) Stepanus Robin Pattuju, kemudian seorang pengacara Maskur Husein, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Azis Syamsuddin, serta Komisioner KPK Pinta Uli Siregar dan Sekretaris Daerah (Sekda) kota Tanjungbalai, Yusmada SH. Keterlibatan mereka dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan ini, berbeda beda. Mulai dari pemberian uang kepada mantan penyidik KPK  Stepanus Robin  Pattuju dan koleganya Maskur Husein, sebesar Rp 1,6 milyar,- untuk mengamankan Syahrial dari jeratan KPK.

Kemudian Azis Syamsuddin, selaku yang memperkenalkan Syahrial dengan Robin. Kemudian Komisioner KPK Pinta Uli Siregar, yang menggunakan jabatannya untuk berkomunikasi dengan Syahrial. Dan Yusmada SH, yang memberikan uang sebesar Rp 200 juta, kepada Syahrial agar pihaknya diangkat menjadi Sekda Kota Tanjungbalai.

Dalam kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemko Tanjungbalai ini, KPK telah menetapkan Walikota non aktif Kota Tanjungbalai Syahrial dan Sekda kota Tanjungbalai Yusmada SH, sebagai tersangka, dan keduanya pun telah ditahan olek KPK. Kemudian dalam kasus pemberian uang dari Walikota non aktif Kota Tanjungbalai, M. Syahrial kepada Robin dan Maskur, KPK juga telah menetapkan keduanya sebagai tersangka. KPK pun telah pula menahan keduanya. Hanya Pinta Uli Siregar, Komisioner KPK, dan Azis Syamsuddin Wakil Ketua DPR-RI  yang tidak mendapatkan penahanan.

Dalam sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK, terhadap Pinta Uli Siregar , Pinta hanya dinyatakan telah melanggar kode etik KPK, karena menjalin komunikasi dengan Syahrial, sementara Syahrial sedang dalam penyidikan KPK dalam kasus jual beli jabatan di Pemko Tanjungbalai. Pinta dijatuhi hukuman berupa pemotongan gajinya sebesar 40 persen selama satu tahun.

Dari putusan yang dikeluarkan oleh Dewas KPK terhadap Pinta Uli Siregar, bermunculan berbagai kritikan dan desakan agar Pinta Uli Siregar mundur dari jabatan Komisioner KPK. Menurut beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang melontarkan kritikan tajam kepada Pinta  Uli Siregar, Pinta tak lagi layak berada di lembaga anti rasuah itu. Bagai mana mungkin nantinya Pinta dapat mengambil keputusan hukum terhadap orang yang mempunyai hubungan dengan pihaknya. Karena keputusan hukum yang dilakukan oleh KPK adalah dengan sistim kolektif kolegial.

Sedangkan terhadap Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR-RI dari fraksi partai Golkar, jika menelisik dari arah perkataan Ketua KPK Firli Bahuri, KPK juga akan menjerat Azis Syamsuddin sebagai tersangka dalam kasus jual beli jabatan yang dilakukan oleh Walikota non aktif Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Hati-Hati Budaya Nyinyir: Mulutmu Harimaumu, Netizen!

Jumat, 22 Oktober 2021 | 21:00 WIB

Inovasi Pemuda Bandung, Kulit Imitasi menuju Milan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:51 WIB

Indonesia Lahan Proxy War?

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:43 WIB

Insulinde Medaille untuk Kompetisi Klub Pribumi

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:27 WIB

Karena Faktor China, Asean Sulit Menekan Myanmar

Senin, 18 Oktober 2021 | 18:07 WIB

Hari Libur Tanggal Merah Keagamaan Diundur, Perlukah?

Senin, 18 Oktober 2021 | 14:55 WIB

Babak Belur Peternak Ayam Petelur

Minggu, 17 Oktober 2021 | 10:00 WIB

Sejarah Stasiun Padalarang: Kenangan Dahulu dan Kini

Jumat, 15 Oktober 2021 | 11:04 WIB

Catch Me if You Can di Tjimahi Tempo Doeloe

Jumat, 15 Oktober 2021 | 10:33 WIB

Nicolaas Vink, 50 Tahun Menjadi Anggota UNI

Rabu, 13 Oktober 2021 | 10:04 WIB

Misteri Perang Bubat IV: Kolofon Carita Parahyangan

Selasa, 12 Oktober 2021 | 10:36 WIB

Menyoal Upaya Pemulihan Ekonomi, Perlukah Alih Konsep?

Selasa, 12 Oktober 2021 | 08:58 WIB
X