Kebijakan Hidup Sederhana, Keluarga Pejabat Dilarang Pamer Harta

- Rabu, 5 April 2023 | 11:36 WIB
Imbas dari pamer harta, Rafael Alun Trisambodo bikin 6 perusahaan dan satu konsultan pajak kena SP2 (IG @jayalah.negeriku)
Imbas dari pamer harta, Rafael Alun Trisambodo bikin 6 perusahaan dan satu konsultan pajak kena SP2 (IG @jayalah.negeriku)

Oleh Dhiya Ratnasari Khaerunisa*

KONSEP HIDUP sederhana adalah perilaku yang disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya. Perilaku atau gaya hidup minimalis lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan utama.

Seseorang yang menerapkan konsep hidup sederhana biasanya menjadi lebih baik dan efektif. Hal ini mempengaruhi pola pikir sederhana dan tidak rumit dalam pembentukan sebuah konsep.

Rakyat sudah muak melihat aparat pemerintah dan wakil rakyat hidup bermewah-mewah. Indonesia membutuhkan perubahan dan perubahan tersebut harus dimulai dari pemimpinnya.

Presiden Joko Widodo saat ini membuat kebijakan untuk seluruh pegawai negeri sipil dalam berbagai lapisan untuk hidup sederhana dan tidak bermewah-mewah.

Hal tersebut dilakukan untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta untuk mengurangi tindak pidana korupsi yang dilakukan, maka anggota korpri harus menerapkan hidup sederhana.

Kebijakan ini diharapkan berjalan konsisten dan berkelanjutan agar terjadi perubahan mendasar dalam instansi pemerintah.

Baca Juga: Disebut Jadi Sosok Inisial R pada Kasus Pencucian Uang Rafael Alun, Ini Respon Menohok Raffi Ahmad

Marak Keluarga Pejabat Hidup Mewah

Melihat dari banyaknya kasus yang terjadi saat ini, kebijakan hidup sederhana ini mulai diungkit kembali, khususnya sejak terjadi kasus anak Aparatur Sipil Negera Direktorat Pajak Kementerian Keuangan.

Kasus penganiayaan Mario Dandy kepada David Ozora yang menjadi pemicu utama amarah publik saat ini yang membuat terbongkarnya identitas hingga harta kekayaan pejabat publik yang hidup bermewah-mewah, tidak hanya itu kasus ini pun menjadi sebuah awal terjadinya serangan bertubi-tubi terhadap Kementerian Keuangan dan meluas kepada investigasi publik terhadap harta kekayaan pebajat negara yang tidak wajar.

Kasus ini menjadi sebuah berita utama dalam beberapa minggu terakhir. Adanya Kasus ini membuat banyaknya pejabat dan keluarga yang sering pamer harta kekayaan di media sosial menjadi sorotan netizen saat ini.

Adanya dampak positif dari kasus ini membuat pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini turun tangan. Hal tersebut dilihat dari pemeriksaan di internal kementerian yang tidak cukup. Bahkan tidak hanya KPK saja, netizen pun ikut serta memviralkan kasus-kasus pamer harta ini untuk membantu penindakan.

Baca Juga: Ngabuburit Asyik saat Ramadhan, Kursus Membuat Bunga Kertas Digelar Mak Ganjar di Depok

Halaman:

Editor: Dudung Ridwan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Relasi Sipil-Militer dan Demokratisasi di Indonesia

Rabu, 27 September 2023 | 11:56 WIB

Etika Berbahasa di Media Sosial

Selasa, 26 September 2023 | 12:01 WIB

Siapakah (Calon) Presiden yang Terbaik?

Minggu, 24 September 2023 | 18:21 WIB

Proyek KCJB (Kereta Cepat Jakarta Bandung), untuk Siapa?

Jumat, 22 September 2023 | 17:47 WIB

Industriawan Militer Menjadi Penghambat Perdamaian!

Kamis, 21 September 2023 | 12:05 WIB

Generasi Z dan Pelaksanaan Profil Pelajar Pancasila

Minggu, 10 September 2023 | 17:49 WIB

Mengintip Bioskop Zaman Baheula di Bandung

Minggu, 10 September 2023 | 15:32 WIB

Mau Sampai Kapan Kita Bergantung pada TPA Sarimukti?

Kamis, 7 September 2023 | 16:16 WIB

Pemimpin Baru Menghadapi Situasi yang Tidak Nyaman

Rabu, 6 September 2023 | 11:27 WIB
X