Pinangki Disebut Masih Terima Gaji ASN, Begini Penjelasan Kejagung

- Jumat, 6 Agustus 2021 | 08:51 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Meskipun Pinangki Sirna Malasari saat ini sudah berstatus terpidana korupsi, status aparatur sipil negara (ASN) ternyata masih melekat padanya. Menurut Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Pinangki juga masih menerima gaji sebagai ASN di Kejakgung.

“Pinangki, meskipun sudah terpidana, tetapi belum dipecat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Dan diduga masih mendapatkan gaji 50 persen dari gaji pokok,” ujar Boyamin saat dihubungi, dari Jakarta, Kamis, 5 Agustus 2021.

Status kepegawaian penerima suap dari Djoko Sugiarto Tjandra tersebut di Kejakgung adalah sebagai jaksa yang menjabat Kepala Sub Baguan Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan, dengan golongan PNS Eselon IV.

Putusan PN Tipikor

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta menghukumnya 10 tahun penjara karena terbukti menerima suap dan gratifikasi senilai 500 ribu dolar AS atau setara Rp 7,5 miliar dari janji satu juta dolar pemberian terpidana korupsi Djoko Tjandra. Hakim juga menyatakan Pinangki melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Putusan dari PN Tipikor tersebut berkurang setelah Pinangki mengajukan banding. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta merabat hukuman terhadap Pinangki hanya menjadi empat tahun penjara.

Atas putusan hakim tinggi tersebut, jaksa penuntutan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat menerima pengurangan hukuman dengan menyatakan tak mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Meski sikap jaksa yang tak mengajukan upaya hukum luar biasa ke MA mendapat kecaman, tetapi kejaksaan tetap melakukan eksekusi. Pada Senin, 2 Agustus 2021 lalu, Kejari Jakarta Pusat mengeksekusi Pinangki ke penjara perempuan dan anak Kelas II B di Tangerang, Banten.

Eksekusi tersebut pun setelah publik mengkritik Kejakgung yang hanya menempatkan Pinangki ke Rumah Tahanan (Rutan) Kejakgung, di Kompleks Kejakgung, di kawasan Blok-M, Jakarta Selatan, tempat Pinangki berkantor sebelum skandalnya mencuat.

Klarifikasi Kejagung soal Pinangki

Dikonfirmasi terpisah, Kejakgung mengakui Pinangki masih tercatat sebagai ASN di lembaga penuntutan tertinggi. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Leonard Ebenezer Simanjutak mengatakan, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin belum memberhentikan dengan tidak hormat, meskipun Pinangki sudah inkracht berstatus terpidana korupsi.

Halaman:

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Terkini

Aksara Kawi Akan Rilis di Tabel Unicode Tahun 2022

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:21 WIB
X