SE Kemenkes, Warga Belum Punya KTP Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19

- Selasa, 3 Agustus 2021 | 20:40 WIB
Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
Petugas medis menyuntikkan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Bagi masyarakat yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) diperbolehkan untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Kesehatan tentang Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Rentan dan Masyarakat Lainnya yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kemenkes, Oscar Primadi pada Senin, 2 Agustus 2021.

"Pelayanan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang belum memiliki NIK dapat dilakukan bersama-sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di satu lokasi pelayanan yang disepakati sehingga masyarakat dapat terlayani dan kebutuhan NIK dapat terpenuhi," kata Oscar dalam SE tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, Oscar menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota terkait dalam rangka pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat rentan, seperti kelompok penyandang disabilitas, masyarakat adat, penghuni lembaga pemasyarakatan, penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan pekerja migran Indonesia bermasalah (PBMI), serta masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK.

Kedua, dalam pelaksanaan Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota memastikan agar instansi dan perangkat daerah terkait seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Unit Pelaksana Teknis Kementerian atau Lembaga, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat apabila terdapat target sasaran vaksinasi Covid-19 yang belum memiliki NIK.

"Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat rentan dan masyarakat lainnya yang belum memiliki NIK dapat mengoptimalkan ketersediaan di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi," ungkap Oscar.

Adapun, apabila kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 masih belum mencukupi, maka Dinas Kesehatan Daerah Provinsi atau Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten atau Kota dapat mengajukan usulan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi Covid-19 kepada Kemenkes sesuai dengan ketentuan yang berlaku. [*]

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Terkini

PPKM Diperpanjang 2 Minggu hingga 4 Oktober 2021

Senin, 20 September 2021 | 18:05 WIB

Pegawai KPK Tak Lulus TWK Dipecat Tanpa Pesangon

Senin, 20 September 2021 | 17:32 WIB

Heboh M Kece Dianiaya Irjen Napoleon, Ini Alasannya

Senin, 20 September 2021 | 08:28 WIB
X