Dilema Vaksin Berbayar, Ada Pihak Raup untung di Tengah Pandemi

- Kamis, 22 Juli 2021 | 16:45 WIB
Sejumlah warga melaksanakan vaksinasi Covid-19 di Hotel de Braga by Artotel, Jalan Braga Pendek, Kota Bandung, Kamis, 22 Juli 2021. Hotel de Braga by Artotel bekerja sama dengan TNI dan Polri menggelar vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum dengan target 1.000 dosis vaksin yang hingga 23 Juli 2021 sebagai upaya percepatan vaksinasi Covid-19 nasional.
Sejumlah warga melaksanakan vaksinasi Covid-19 di Hotel de Braga by Artotel, Jalan Braga Pendek, Kota Bandung, Kamis, 22 Juli 2021. Hotel de Braga by Artotel bekerja sama dengan TNI dan Polri menggelar vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum dengan target 1.000 dosis vaksin yang hingga 23 Juli 2021 sebagai upaya percepatan vaksinasi Covid-19 nasional.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Salah satu pendiri Lapor Covid-19, Irma Hidayana menyayangkan pandemi covid-19 malah justru dimanfaatkan meraup keuntungan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Termasuk terkait vaksin gotong royong.

Dilansir dari Suara.com, vaksin gotong royong merupakan program pengadaan vaksin covid-19 di bawah kewenangan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Vaksin gotong royong dikritik banyak pihak karena tidak gratis alias berbayar. Vaksin gotong royong diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam aturan tersebut dijelaskan, vaksinasi gotong royong adalah pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Irma menilai, program vaksinasi Gotong Royong merupakan upaya pengambilan keuntungan di tengah pandemi yang dilakukan pemerintah.

"Menurut kami ini kesimpulannya memang sudah mengambil untung di tengah pandemi," kata Irma dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Sahabat ICW, Kamis, 22 Juli 2021.

Hal tersebut diungkapkan Irma, sebab tidak ada satu pun negara yang menawarkan vaksinasi berbayar saat cakupan vaksin belum terpenuhi untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Tidak ada negara-negara lain yang melakukan pendekatan vaksinasi berbayar saat cakupan vaksinasi itu belum banyak," tuturnya.

Memang ada beberapa negara yang juga menawarkan vaksin berbayar namun dengan catatan. Seperti yang dilakukan pemerintah Singapura di mana mereka menawarkan vaksin Sinovac berbayar. Tetapi situasinya mereka sudah memiliki cakupan jumlah vaksinasi yang cukup banyak.

Halaman:

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Terkini

Daftar Vaksin Covid-19 Online dengan PeduliLindungi

Senin, 18 Oktober 2021 | 22:00 WIB

9 Daerah Turun Status ke PPKM Level 1, Ada Bandung?

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:47 WIB

Resmi! PPKM Diperpanjang Lagi hingga 1 November 2021

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:25 WIB

Kemenag Siap Selenggarakan Haji, Ini Syaratnya

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:14 WIB
X