Revisi PP 109/2012 Ditolak Mata Rantai IHT, Ini Respons Kemenkes

- Jumat, 18 Juni 2021 | 13:19 WIB
Adang (69) petani tembakau merawat tembakau di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Sabtu (20/3/2021). Hasil panen tembakau tersebut, selanjutnya diolah menjadi tembakau iris kering siap jual dengan harga Rp 40.000-Rp 60.000 per kilogram tergantung kualitas tembakau.
Adang (69) petani tembakau merawat tembakau di Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Sabtu (20/3/2021). Hasil panen tembakau tersebut, selanjutnya diolah menjadi tembakau iris kering siap jual dengan harga Rp 40.000-Rp 60.000 per kilogram tergantung kualitas tembakau.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Kendati mendapat penolakan dari sejumlah pemangku kepentingan terkait, Kementerian Kesehatan menyatakan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau telah diajukan sejak 2017 sebelum pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, sejumlah elemen dari industri hasil tembakau atau IHT menyatakan sikap bersama menolak revisi PP 109/2012 tersebut, karena dinilai cacat prosedur dan abai terhadap kondisi ekonomi imbas pandemi virus Corona.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Widyawati mengungkapkan bahwa usulan revisi telah diajukan sejak tahun 2017 sebelum Covid-19. “Namun belum mendapatkan persetujuan saat harmonisasi,” ungkapnya.

Dia mengutarakan alasan revisi didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, maraknya penggunaan rokok elektronik yang mengandung zat kimia yang bahaya pada remaja. Berdasarkan catatan Kemenkes, kenaikan perokok elektronik remaja mencapai 1,2% - 10,9% sepanjang 2016-2018.

“Kenaikan prevalensi perokok pemula dari 10,9 % [2013 -2018 – Riskesdas] akibat gencarnya promosi dan iklan rokok. Selain itu, di masa Covid-19, orang dengan ganguan paru akibat merokok menjadi salah satu comorbid yang memberatkan kondisi yang bersangkutan. Lalu meningkatnya beban biaya kesehatan dan karena kita diminta mendukung pencapaian generasi emas 2045,” simpul Widyawati.

Sebaliknya, pihak yang terlibat dalam mata rantai industri hasil tembakau atau IHT tetap menolak adanya revisi PP 109/2012. Menurut mereka, revisi yang digulirkan Kemenkes tidak memiliki urgensi di tengah seluruh elemen masyarakat menghadapi pandemi dan imbas ekonominya.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo mengatakan fokus Kemenkes seharusnya diarahkan kepada upaya penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Bahkan, menurutnya, revisi yang digulirkan melalui mekanisme izin prakarsa Kemenkes merupakan bentuk penyelewengan kewenangan.

Selain itu, revisi inipun tidak mengindahkan faktor lain yang lebih kompleks. Salah satunya, Kemenkes mengabaikan peran strategis IHT yang tengah berjuang menghadapi imbas pandemi, di mana menjadi gantungan lapangan kerja jutaan orang.

Lebih jauh, Budidoyo menyebutkan kebijakan tersebut lahir tanpa pelibatan para pemangku kepentingan IHT. “Dorongan revisi PP 109/2012 terjadi karena adanya dorongan asing untuk menghancurkan Industri Tembakau Indonesia dengan mengadopsi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control) yang tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Terkini

PPKM Diperpanjang, Airlangga: Level Relatif Turun

Senin, 6 Desember 2021 | 17:26 WIB
X