Soal Dugaan Data Bocor, Polisi Bakal Interogasi Dirut BPJS Kesehatan

- Sabtu, 22 Mei 2021 | 09:21 WIB
Data 200 juta penduduk Indonesia dijual di RaidForum, forum hacker tempat jual-beli data yang bocor. Data yang dijual akun kotz tersebut mengklaim menyediakan 279 juta data penduduk Indonesia.
Data 200 juta penduduk Indonesia dijual di RaidForum, forum hacker tempat jual-beli data yang bocor. Data yang dijual akun kotz tersebut mengklaim menyediakan 279 juta data penduduk Indonesia.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti bakal dipanggil Bareskrim Polri terkait dugaan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk Indonesia.

Berdasarkan keterangan Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi, menyebutkan Mukti akan dimintai keterangan oleh penyidik pada pekan depan Senin 24 Mei 2021.

"Dipanggil untuk dimintai klarifikasi Senin," kata Uliandi, Jumat 21 Mei 2021.

Dalam kasus ini, Uliandi menjelaskan bahwa dipanggilnya Mukti untuk dimintai klarifikasi terkait dengan berbagai pihak yang telah mengoperasikan data pribadi pada database BPJS Kesehatan. Adanya klarifikasi tersebut dilakukan sebagai salah satu tindakan penyelidikan awal terhadap kasus ini.

"Konfirmasi siapa yang mengoperasikan data. Lanjut digital forensik," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah memanggil Direksi BPJS Kesehatan sehubungan dengan kebocoran data pribadi 279 juta penduduk. Kebocoran tersebut sempat viral serta menjadi perbincangan oleh warganet.

Berdasarkan pernyataannya pada 21 Mei 2021, Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi menjelaskan bahwa Direksi BPJS Kesehatan akan dipanggil selaku pengelola data pribadi yang diduga alami kebocoran.

Pemanggilan ini dilakukan sebagai salah satu bagian dari proses investigasi sesuai dengan amanat PP no 71 tahun 2019. Mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Serta Peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik.

"Selain itu, PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, dalam hal diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi," kata Dedy.

Halaman:

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Terkini

Tes PPPK Guru Tahap 2 Diundur?

Kamis, 2 Desember 2021 | 10:24 WIB
X