Catat! Ini Update Terbaru BLT BPJS Ketenagakerjaan 2021

- Sabtu, 20 Maret 2021 | 11:39 WIB
Ilustrasi -- BLT BPJS Ketenagakerjaan
Ilustrasi -- BLT BPJS Ketenagakerjaan

NTB, AYOBANDUNG.COM--DPR RI segera merekomendasikan agar bantuan subsidi upah (BSU) atau bantuan langsung tunai atau BLT BPJS Ketenagakerjaan yang belum disalurkan segera dicarikan solusinya.

Hal itu terungkap saat Komisi IX DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik Nusa Tenggara Barat (NTB) guna melakukan monitoring dan evaluasi dari program bantuan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di antaranya program Kartu Prakerja dan BSU.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar memaparkan, pada semester I tahun 2021 pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja dengan total kuota sebanyak 2,7 juta orang.

Saat ini ada lebih dari 1.700 pelatihan dari 154 lembaga pelatihan yang dapat diakses melalui tujuh platform digital dengan total anggaran sebesar Rp20 triliun.

"Sementara untuk peserta program Kartu Prakerja di NTB sejak diluncurkan, total alokasi program Kartu Prakerja mencapai 50.922 kuota pekerja dengan anggaran Rp35,930 miliar lebih. Meskipun demikian kuota tersebut belum seluruhnya terpenuhi. Sementara tahun 2021 ini belum ada perkembangan lebih lanjut,” ucap Ansory usai pertemuan dengan Sekda Provinsi NTB Lalu Gita Ariadi beserta jajaran di ruang rapat utama kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (18/3/2021).

Politisi Fraksi PKS ini berharap program Kartu Prakerja tersalurkan dengan baik kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang terdampak Covid-19 dapat merasakan kehadiran pemerintah dan dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraanya.

Terkait permasalahan pendaftaran Kartu Prakerja, dia mengusulkan agar masyarakat juga dapat mengakses secara offline. Begitu juga pekerja yang tidak masuk di BPJS Ketenagakerjaan harus dicarikan solusi lainnya.

Kepada Kementerian Ketenagakerjaan, politisi dapil Sumatera Utara III ini menegaskan agar data penerima manfaat Kartu Prakerja juga BLT BPJS Ketenagakerjaan yang terdata online diberikan kepada pemerinta daerah. Tujuan agar dapat disinergikan dan diinventarisir data masyarakat yang telah mengikuti program ini.

Di sisi lain, Ansory menjelaskan, realisasi program Bantuan Subsidi Upah di bulan Februari 2021 hampir mencapai 100 persen atau tepatnya 98,92 persen dari alokasi sekitar 13,8 juta pekerja dengan anggaran Rp31 triliun.

Halaman:

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Terkini

PPKM Diperpanjang, Airlangga: Level Relatif Turun

Senin, 6 Desember 2021 | 17:26 WIB
X