BLT BPJS Ketenagakerjaan Tidak Dianggarkan pada 2021, Ini Gantinya

- Minggu, 31 Januari 2021 | 04:45 WIB
Ilustrasi--BLT BPJS Ketenagakerjan
Ilustrasi--BLT BPJS Ketenagakerjan

MEDAN, AYOBANDUNG.COM--Bantuan subsidi gaji/upah (BSU) atau bantuan langsung tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1,2 juta bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta tidak dialokasikan dalam APBN 2021.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengakui BSU tahun ini tidak ada alokasinya dalam APBN 2021.

"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dilihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ujarnya di Medan, Sabtu (30/1/2021).

Dia mengatakan itu menjawab pertanyaan wartawan usai dia menyaksikan penandatanganan MoU antara Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Medan Ditjen Binalattas dengan mitra, asosiasi/industri di BBPLK Medan. 

Untuk membantu pekerja di luar pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan seperti yang dilakukan di tahun 2020, ujar dia, pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program.

Kemnaker sebagai salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam mempersiapkan SDM unggul misalnya selalu berusaha untuk menjalin siinergi dan kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Sinergi dan kolaborasi dengan DUDI misalnya terutama dalam proses pengambilan kebijakan di bidang pelatihan vokasi.

"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia)," katanya.

Kerja sama, katanya, dalam hal pelatihan dan peningkatan kompetensi serta pemagangan dan penempatan kerja bagi calon pekerja dan pekerja. 

"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan," katanya.

Keuntungan lain, kata dia, adalah perusahaan juga akan mendapatkan peningkatan produktivitas sebagai hasil dari peningkatan kompetensi.

"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.

Ida menegaskan, dalam jangka waktu yang panjang, bentuk kolaborasi seperti itu akan menghasilkan multiplier effect yang akan berdampak positif. Baik bagi tenaga kerja, perusahaan dan termasuk pemerintah khususnya dalam menekan angka pengangguran yang meningkat akibat pandemi Covid-19.

Halaman:

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Terkini

Cara Cetak Dokumen Kependudukan Sendiri di Rumah

Jumat, 15 Oktober 2021 | 11:46 WIB

Gempa Terasa di Yogyakarta Rabu Siang Ini

Rabu, 13 Oktober 2021 | 12:42 WIB

5 Persiapan Tes CPNS, Jangan Sampai Lupa!

Selasa, 12 Oktober 2021 | 16:43 WIB
X