Dinilai Batasi Hak Asasi, Maklumat Kapolri Bisa Jadikan Bangsa Indonesia Tertutup?

- Sabtu, 2 Januari 2021 | 14:20 WIB

 Kapolri Idham Azis saat mengikuti upacara pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (1/11).
Kapolri Idham Azis saat mengikuti upacara pelantikan yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jumat (1/11).

AYOBANDUNG.COM -- Menyikapi keluarnya Surat Keputusan Bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI), Aliansi Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari ELSAM, ICJR, LBH Pers, PSHK, YLBHI, LBH Masyarakat, KontraS, PBHI, dan IMPARSIAL mengkritik maklumat Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Idham Azis. 

Diketahui, kapolri mengeluarkan Maklumat Kapolri No. 1/Mak/I/2021. Maklumat itu berisikan tentang kepatuhan terhadap larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Menurut Aliansi, meski maklumat tersebut pada dasarnya semata-mata sebagai perangkat teknis implementasi kebijakan, namun beberapa materinya justru telah memicu kontroversi dan perdebatan. Pasalnya, Aliansi mengatakan, akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi UUD 1945.

Terutama dari aspek pembatasan hak asasi manusia (HAM). Salah satu yang paling kontroversial adalah perihal larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI.

"Baik melalui website maupun media sosial. Sebagaimana diatur oleh poin 2d, yang disertai ancaman tindakan hukum, seperti disebutkan dalam poin 3 Maklumat," kata Lintang Setianti Peneliti ELSAM dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 2 Januari 2021.

Dia mengatakan, akses terhadap konten internet merupakan bagian dari hak atas informasi yang dilindungi UUD 1945.

Khususnya dalam ketentuan Pasal 28F, dan juga sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 14 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Oleh karenanya dalam melakukan setiap tindakan pembatasan terhadap hak-hak tersebut, harus sepenuhnya tunduk pada prinsip dan kaidah pembatasan, sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Selain itu, khusus dalam konteks pembatasan hak atas informasi, sebagai bagian dari kebebasan berekspresi, juga tunduk pada mekanisme yang diatur Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP), yang telah disahkan dalam hukum Indonesia melalui UU No. 12/2005.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Terkini

PPKM Diperpanjang, Airlangga: Level Relatif Turun

Senin, 6 Desember 2021 | 17:26 WIB
X