FPI Dibubarkan, Ini Pendapat PKB, PKS, PDIP, Gerindra, dan Nasdem

- Rabu, 30 Desember 2020 | 15:36 WIB
Demo anggota FPI
Demo anggota FPI

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah RI secara resmi melarang aktivitas dan sekaligus menghentikan kegiatan organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI). Aturan tersebut diputuskan melalui surat keputusan bersama (SKB) enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi biasa," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (29/12).

PKB Mendukung Pembubaran
Menanggapi pembubaran tersebut, Wakil Sekretaris Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanulhaq mendukungnya. Menurutnya, hal itu merupakan langkah untuk mengembalikan posisi Islam yang moderat, toleran dan ramah.

"PKB mendukung langkah tersebut, tetapi juga mengingatkan agar para dai dan juga pendukung FPI tetap bekerja menjalankan amar maruf dan nahi munkar. Hanya saja strategi dan caranya saja yang perlu diubah," ujar Maman lewat keterangan tertulisnya, Rabu (30/12).

Maman menjelaskan, melakukan amar maruf adalah dengan cara yang baik. Sementara dalam menegakkan nahi munkar harus dilakukan dengan cara yang konstruktif, tidak kriminal, anarkistis, dan melanggar hukum.

Islam, kata Maman, adalah agama yang mengutamakan dialog demi terciptanya harmoni. PKB disebutnya siap memfasilitasi mantan punggawa FPI untuk belajar bersama mengenai dakwah yang memberikan argumentasi tentang kebenaran, kebaikan, dan keindahan Islam.

"Ini bisa menjadi momentum umat Islam untuk kembali menguatkan komitmen keislamannya, Islam yang menjadi energi untuk perdamaian dan juga perubahan," katanya.

PKS: Ini Langkah Mundur
Sementara Anggota Komisi VIII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori Yusuf menilai dibubarkannya FPI merupakan langkah mundur bagi Indonesia. Keputusan pemerintah itu dinilai mencederai amanat reformasi.

"Langkah mundur dan menciderai amanat reformasi yang menjamin kebebasan berserikat," ujar Bukhori saat dihubungi, Rabu (30/12).

Halaman:

Editor: Andres Fatubun

Tags

Terkini

Resmi! Jokowi Naikkan 42 Tunjangan PNS di Tahun 2022

Minggu, 7 Agustus 2022 | 21:00 WIB
X