Peneliti: Kontrol Demokrasi Perlu saat Militer Tangani Teroris

- Minggu, 8 November 2020 | 12:18 WIB
Ilustrasi prajurit TNI.
Ilustrasi prajurit TNI.

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Kontrol demokrasi diperlukan saat tenaga kemiliteran terlibat dalam penanganan terorisme. Ini disampaikan Peneliti Bidang Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Yusa Djuyandi.

Menurutnya, kontrol demokrasi ini sebagai perangkat agar keterlibatan militer dalam penanganan teroris tidak didasari muatan politis dan muatan emosional.

"Tanpa adanya kontrol yang demokratis, tiba-tiba misalkan militer kemudian dilibatkan ini akan bisa menjadi satu tanda tanya besar dan bisa saja kemudian dipersoalkan oleh banyak komunitas," kata Yusa dalam seminar Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme secara virtual, Sabtu (7/11/2020).

Menurutnya pelibatan militer dalam penanganan teroris diperbolehkan sebagai bagian Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Dia mengungkapkan, dasar hukum sebagai legitimasi dari pelibatan tersebut yakni UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada pasal 7 ayat 2 UUD bahwa tugas pokok TNI dalam aspek salah satunya adalah mengatasi aksi terorisme.

"Dalam penciptaan keamanan militer TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme maka ini harus dipenuhi oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan, dia harus objektif dalam kemudian mendefinisikan terorisme itu," ungkapnya.

Tak Hanya itu, Yusa menyebut, pelibatan militer dalam strategi anti terorisme adalah rencana pemerintah untuk menggunakan instrumen kekuatan nasional dalam menetralisir teroris organisasi dan jaringannya agar tidak dapat menggunakan kekerasan dan menanamkan rasa takut.

"Jika sudah mengganggu keamanan negara maka militer bisa dilibatkan tapi dengan menggunakan kontrol demokratis jadi selama kelompok itu kemudian menggunakan kekerasan dan menanamkan rasa takut militer bisa dilibatkan," tutupnya.

Sementara itu, dilansir Republika, Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda TNI (Purnawirawan) Soleman Ponto menyatakan, pasal 43 di UU Nomor 5 Tahun 2018 merupakan sumber masalah dalam polemik pelibatan TNI dalam penanganan terorisme.

Halaman:

Editor: Ananda Muhammad Firdaus

Tags

Terkini

9 Daerah Turun Status ke PPKM Level 1, Ada Bandung?

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:47 WIB

Resmi! PPKM Diperpanjang Lagi hingga 1 November 2021

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:25 WIB

Kemenag Siap Selenggarakan Haji, Ini Syaratnya

Senin, 18 Oktober 2021 | 17:14 WIB

4.874 Akun Pinjol Ilegal Ditutup Kemenkominfo

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:04 WIB
X