Tidak Taat Prokes Covid, Akademisi: Pilkada Lebih Baik Ditunda

- Senin, 7 September 2020 | 15:59 WIB
[Ilustrasi] Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menyarankan agar pilkada ditunda jika masih banyak pelanggaran pencegahan virus corona.
[Ilustrasi] Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menyarankan agar pilkada ditunda jika masih banyak pelanggaran pencegahan virus corona.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie menyoroti banyaknya pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pendaftaran paslon kepala daerah pilkada serentak 2020. Dia pun berpendapat agar Pilkada ditunda jika masih banyak pelanggaran pencegahan virus corona.

"Pelanggaran protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti menjaga jarak, tidak memakai masker, dan pengerahan massa mudah kita saksikan dalam proses pendaftaran paslon kepala daerah dalam 3 hari proses pendaftaran," ujar Tholabi dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/9/2020).

Hal ini, kata Tholabi, sangat mengkhawatirkan. Keselamatan warga negara menjadi taruhannya. Padahal, keselamatan warga merupakan hukum tertinggi.

Peraturan KPU No 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Covid-19 banyak yang dilanggar oleh peserta pilkada dalam tahapan pendaftaran paslon. 

"Jika penyelenggara dan peserta pilkada tidak mampu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan rigid dan konsekuen, lebih baik pilkada ditunda saja. Keselamatan warga negara di atas segalanya," kata Tholabi. 

Ketua Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) se-Indonesia ini menyebutkan jika Pilkada tetap sesuai jadwal pada 9 Desember 2020, dibutuhkan komitmen kuat seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara, peserta, partai politik tak terkecuali masyarakat calon pemilih. 

"Jika pilkada ingin kita laksanakan pada 9 Desember 2020, maka seluruh pihak harus memegang komitmen. Ini pekerjaan rumah bersama," kata Tholabi. 

Tholabi pun mendorong Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satgas Covid-19, penyelenggara pemilu, pasangan calon serta partai politik dapat kembali duduk bersama untuk memastikan penerapan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Dalam evaluasi tahapan pendaftaran calon kepala daerah ini, semua pihak harus bergerak cepat untuk melakukan koordinasi dan memastikan di tahapan berikutnya disiplin protokol kesehatan harus benar-benar ditaati.

Halaman:

Editor: M. Naufal Hafizh

Tags

Terkini

Cek Fakta: Gunung Semeru Meletus 384 Kali dalam Sehari

Minggu, 4 Desember 2022 | 16:09 WIB
X