BPS: Data Tunggal Produksi Pangan Telah Digunakan

- Minggu, 3 Mei 2020 | 15:52 WIB
Ilustrasi -- Pekerja beraktivitas di gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Barat Jalan Gedebage, Kota Bandung, Selasa (23/4/2019). (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Ilustrasi -- Pekerja beraktivitas di gudang Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Barat Jalan Gedebage, Kota Bandung, Selasa (23/4/2019). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kadarmanto menyatakan, data tunggal untuk produksi pangan nasional telah digunakan.

Data tersebut juga yang digunakan Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai produksi padi, yang merupakan data yang sama dengan data yang selama ini digunakan BPS.

"Karena setiap bulan setelah kami amati melalui KSA (Kerangka Sample Area) langsung kami kirim ke Kementan melalui Pusdatin (Pusat data dan Informasi) Kementan. Jadi memang kami sepakat dengan kualitas datanya Pusdatin. Setiap bulan kami selalu berkoordinasi dengan mereka," ujar Kadarmanto di Jakarta, Minggu (3/5/2020).

Kadarmanto menjelaskan, data yang sama juga dikirim kepada Badan Urusan Logistik (Bulog) dan sejumlah lembaga negara lainnya sebagai komitmen Satu Data yang disepakati pada Desember 2019 lalu.

AYO BACA : Kementan Dukung Pelibatan Lahan BUMN Untuk Pertanian

"Bahkan untuk produksi padi datanya kita sampaikan juga ke Bulog. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan Pusdatin Kementan dan atau kementerian lembaga lainnya terkait update data pangan dan lainnya," katanya.

Sementara mengenai pernyataan Presiden yang mengatakan adanya minus produksi di 7 provinsi, Kadarmanto mengatakan data tersebut merupakan data bulanan BPS, yang juga digunakan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan.

"Sebetulnya data yang minus itu ketersediaan. Kami di BPS hanya menyampaikan produksi bulanan. Nah yang ketersediaan itu mungkin digunakan BKP. Tapi kalau data kita selalu disampaikan ke Pusdatin. Jadi persoalan data kami dipakai siapa wewenang Pusdatin Kementan," katanya.

Kadarmanto menambahkan, perhitungan surplus dan defisit sebagian besar memang dipengaruhi oleh kebutuhan tingkat konsumsi masyarakat. Misalnya, kata dia, kebutuhan konsumsi di bulan puasa dan Lebaran cendrung meningkat, sehingga apabila terjadi defisit maka hal itu masih dalam posisi wajar.

Halaman:

Editor: Fira Nursyabani

Tags

Terkini

Kapan Kartu Prakerja Gelombang 22 Dibuka? Ini Jawabannya

Kamis, 23 September 2021 | 10:59 WIB

Jadwal Resmi Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022

Kamis, 23 September 2021 | 10:23 WIB

Pegawai Jiwasraya Protes Dirugikan: Cuti Tidak Dibayar

Rabu, 22 September 2021 | 22:42 WIB
X