Hore! Penyampaian Dokumen Kelengkapan SPT Tahunan 2019 Diperpanjang Hingga 30 Juni

- Minggu, 19 April 2020 | 15:00 WIB
Ilustrasi pelaporan SPT tahunan. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)
Ilustrasi pelaporan SPT tahunan. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melakukan relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Kebijakan ini untuk meringankan beban wajib pajak menyiapkan SPT Tahunan dalam kondisi pandemi Covid-19.

Awalnya, SPT tahunan tahun pajak 2019 beserta kelengkapannya paling lambat disampaikan tanggal 30 April 2020. Namun dengan adanya relaksasi ini menjadi paling lambat 30 Juni 2020.

"Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan akhir tahun buku 31 Desember 2019 mendapatkan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT paling lambat tanggal 30 Juni 2020," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama, Minggu (19/4/2020).

Hestu menjelaskan wajib pajak tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Namun jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar dua persen per bulan.

Selain itu, wajib pajak yang ingin memanfaatkan relaksasi ini harus menyampaikan pemberitahuan sebelum menyampaian SPT. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara online melalui www.pajak.go.id.

AYO BACA : DJP Jabar I Ajak Wajib Pajak Lapor SPT Tahunan

Dia menambahkan fasilitas ini tidak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang menyatakan lebih bayar dan meminta restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan), atau oleh wajib pajak yang menyampaikan SPT setelah 30 April 2020.

Kebijakan relaksasi ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 06 /PJ/2020 tanggal 17 April 2020 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019 Sehubungan dengan Pandemi Coronavirus Disease 2019. Peraturan ini dapat diunduh di www.pajak.go.id.

Dengan relaksasi ini diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan tidak menunda menyetorkan pajak yang terutang karena pajak yang dibayarkan sangat diperlukan oleh negara dalam penanganan wabah Covid-19. Wajib pajak badan juga dapat memanfaatkan penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2020 dengan menggunakan tarif PPh yang lebih rendah (22%).

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

Aksara Kawi Akan Rilis di Tabel Unicode Tahun 2022

Senin, 25 Oktober 2021 | 09:21 WIB
X