Menag Larang Penggunaan Cadar, Tjahjo Kumolo: Itu Hak Pimpinan Instansi

- Kamis, 31 Oktober 2019 | 15:45 WIB
Tjahjo Kumolo (Antara)
Tjahjo Kumolo (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM--Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo berpendapat rencana kajian larangan penggunaan cadar oleh Menteri Agama Fachrul Razi merupakan hak masing-masing pimpinan instansi.

Menurut Tjahjo, setiap pimpinan lembaga/kementerian memiliki aturannya sendiri, termasuk aturan dalam berpakaian. "Saya kira setiap kepala rumah tangga, setiap pimpinan lembaga/kementerian maupun  pimpinan swasta pasti punya aturan. Berpakaian, beretika, dan sebagainya. Saya kira sah-sah saja," ujar Tjahjo di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Ia mengatakan, tiap pimpinan berhak mengeluarkan aturan bagi pegawai-pegawainya. Aturan tersebut pun harus diikuti oleh seluruh pegawai. "Saya kira masing-masing kepala lembaga punya aturan. Sama kalau di kantor saya, pegawai saya harus ikuti aturan. Senin pakaian putih, Selasa putih, Kamis batik," kata dia.

AYO BACA : Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Keluarkan SK Pengganti

Tjahjo juga mengaku tak khawatir wacana larangan penggunaan cadar yang dikeluarkan oleh Menteri Agama itu nanti akan menimbulkan polemik. "Ya silakan mau pakai silakan. Tapi di rumah sendiri dong. Kalau anda pegawai kantor harus punya aturan. Mohon maaf orang mau bercadar di rumah boleh. Tapi kalau pegawai saya, terus bercadar saya mau lihat, lho saya kan punya aturan dong," ucapnya.

Lebih lanjut, Tjahjo juga mengaku masih akan mempertimbangkan rencana penerapan larangan bercadar di kementeriannya sendiri. Kendati demikian, menurut dia, para pegawai dan staf di Kemenpan RB selama ini sudah berpakaian normal dan sesuai aturan.

"Ya, kita lihat sikonnya dulu. Umpamanya di Kemenpan RB semua ikuti aturan. Orang boleh pakai jilbab. Ikuti aturan yang sah. Sah-sah saja," kata dia.

AYO BACA : UU KPK Mulai Berlaku, Tjahjo Tak Ingin Ada Lagi OTT Kepala Daerah

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyebut akan mempertimbangkan wacana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan. Ia mengaku, wacana tersebut masih dalam tahap kajian.

Halaman:

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Terkini

PPKM Diperpanjang 2 Minggu hingga 4 Oktober 2021

Senin, 20 September 2021 | 18:05 WIB

Pegawai KPK Tak Lulus TWK Dipecat Tanpa Pesangon

Senin, 20 September 2021 | 17:32 WIB

Heboh M Kece Dianiaya Irjen Napoleon, Ini Alasannya

Senin, 20 September 2021 | 08:28 WIB
X