Kepala Daerah Kena OTT KPK, Mendagri Keluarkan SK Pengganti

- Rabu, 16 Oktober 2019 | 14:37 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. (Antara)
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. (Antara)
<p> p><p><strong>JAKARTA, AYOBANDUNG.COMstrong>--<a href="https://www.ayobandung.com/tag/Menteri Dalam Negeri">Menteri Dalam Negeria>, Tjahjo Kumolo akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas untuk menggantikan Kepala Daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK).p> <p>Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan jabatan sehingga roda pemerintahan di daerah tetap berjalan dengan baik dan maksimal.p> <p>"Yang ditahan Kepala Daerah, karena mencukupi bukti dari<a href="https://www.ayobandung.com/tag/ OTT KPK"> OTT KPKa>, ya kami keluarkan SK Wakil Kepala Daerahnya," ujar Tjahjo di Jakarta, Rabu (16/10/2019).p> <p>Dia meminta agar Pemerintah Provinsi yang terkait dengan Kepala Daerah yang terkena<a href="https://www.ayobandung.com/tag/ OTT KPK"> OTT KPKa> itu untuk aktif menunjuk siapa pengganti sementara Kepala Daerah tersebut.p> <p><strong>AYO BACA : strong>p><p>Seperti, Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kasus OTT Bupati Indramayu serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk kasus OTT Wali Kota Medan.p> <p>Adapun Kepala Daerah yang terjerat<a href="https://www.ayobandung.com/tag/ OTT KPK"> OTT KPKa> tidak akan bertugas dulu sampai dengan keluarnya keputusan yang bersifat tetap dari Pengadilan.p> <p>Tjahjo meyakini kalau KPK tidak mungkin melakukan OTT tanpa bukti yang cukup. Namun, ia berharap KPK tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai ada keputusan final melalui peradilan yang ada.p> <p>Sesuai pemaparan Ketua KPK, Agus Rahardjo, Tjahjo mengatakan kalau<a href="https://www.ayobandung.com/tag/ OTT KPK"> OTT KPKa> itu pasti didukung oleh data yang valid dari orang terdekat Kepala Daerah.p> <p><strong>AYO BACA : strong>p><p>"Laporan masyarakat khususnya yang terdekat dengan Kepala Daerah, itu lah yang menjadi bukti valid adanya<a href="https://www.ayobandung.com/tag/ OTT KPK"> OTT KPKa>," kata Tjahjo.p> <p>Hal itu seperti yang diungkapkan Ketua KPK saat menjadi pembicara dalam rapat dengan sejumlah pejabat strategis tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/ kota, inspektorat daerah, dan biro keuangan daerah.p> <p>Tjahjo menyesali adanya kejadian OTT berulang kali menimpa Kepala Daerah. Hingga kini ia mencatat ada 119 orang Kepala Daerah terjerat OTT selama lima tahun pemerintahannya di Kementerian Dalam Negeri.p> <p>"119 kepala daerah, itu belum termasuk Kepala Dinas dan teman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah," kata Tjahjo.p> <p>Bersama KPK, Tjahjo sudah berulang kali mengingatkan Kepala Daerah agar berhati-hati pada area rawan korupsi, terutama pada perancangan anggaran, dana hibah dan bantuan sosial, pembelian barang dan jasa, retribusi pajak, serta jual beli jabatan.p> <p>"Sudah sejak awal pertama, sudah saya bicarakan, hati-hati," ujar Tjahjo.p><p><strong>AYO BACA : strong>p>

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

Cara Mudah Tukar Kode Voucher Pelatihan Kartu Prakerja

Minggu, 26 September 2021 | 21:55 WIB

Aplikasi Pedulilindungi Mau Jadi Alat Pembayaran?

Minggu, 26 September 2021 | 16:46 WIB
X