JK Sebut Pemindahan Ibu Kota Tidak Bisa Disamakan dengan Malaysia

- Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:03 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM—Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur berbeda dengan kondisi Malaysia, yang pusat administrasinya berpindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

"Malaysia itu hanya pindah 20 kilometer, tapi yang lainnya tetap di Kuala Lumpur. Jadi tidak bisa disamakan dengan Malaysia, karena jauh ini, kalau (pindah) di Jonggol mungkin saja Istana (Negara) tetap dipakai. Ini karena di Kaltim, jadi mesti baru semua," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (27/8/2019).

AYO BACA : Ibu Kota Pindah, Pola Mudik Berubah

Selain persoalan jarak, Wapres menambahkan, pemindahan pusat administrasi pemerintahan Malaysia juga relatif tidak serumit Indonesia. Malaysia hanya memiliki 14 kementerian yang dipindahkan ke Putrajaya, sementara Indonesia ada 34 kementerian dan belum termasuk lembaga pemerintahan nonkementerian.

"Simpel sekali Malaysia itu, istananya tetap di Kuala Lumpur, gedung DPR-nya di KL, tentara dan polisinya tetap di KL. Jadi, hanya betul-betul kementerian yang pindah, dan kementerian di sana tidak banyak, cuma 14,  kita kan ada 34," tambahnya.

AYO BACA : Prabowo Sebut Pemindahan Ibu Kota Sudah Diusulkan Gerindra Sejak 2014

Wapres mengatakan, semua kementerian harus ikut pindah ke ibu kota baru untuk menunjang proses pemerintahan yang optimal di satu tempat, yakni Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo telah resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru negara Indonesia, yang meliputi sebagian daerah di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Pemerintah punya beberapa alasan dalam rencana pemindahan, antara lain karena krisis ketersediaan air di Pulau Jawa dan konversi lahan terbesar juga terjadi di sana.

Selain itu, tingginya urbanisasi terkonsentrasi di Jakarta dan Jabodetabek, kemacetan dan kualitas udara tidak sehat serta rawan banjir tahunan hingga turunnya tanah dan muka air laut naik, juga menjadi salah satu pertimbangannya.

AYO BACA : ASN Muda di Pemerintahan Wajib Pindah ke Ibu Kota Baru

Editor: M. Naufal Hafizh

Tags

Terkini

Harga Emas Antam Senin 25 September 2023 Turun Tipis

Senin, 25 September 2023 | 08:37 WIB
X