Ogah Bayar Media, Facebook Hentikan Penyebaran Berita di Australia

- Kamis, 18 Februari 2021 | 14:50 WIB
Ilustrasi logo Facebook.
Ilustrasi logo Facebook.

CANBERRA, AYOBANDUNG.COM — Sebagai respons atas rancangan undang-undang pembayaran atas setiap berita yang tampil di Facebook, perusahaan media sosial itu melakukan pemblokiran terhadap layanan unggah dan share (bagikan) tautan berita di Australia.

Singkatnya, Facebook tidak lagi mengizinkan pengguna dan organisasi media di Australia untuk mengunggah tautan berita di media sosial tersebut. Demikian, setiap berita yang berasal dari Australia pun tidak akan dapat dibagikan melalui Facebook.

Dalam rancangan undang-undang itu, Facebook harus membayar organisasi media dalam tarif tetap, untuk setiap tautan berita yang diunggah di media sosialnya. Wakil Presiden Kemitraan Berita Global Facebook, Campbell Brown, mengatakan daripada mesti membayar tarif, Facebook tidak lagi mengizinkan pengguna atau media Australia mengunggah tautan berita.

Pengguna Facebook di Australia juga tidak dapat melihat atau membagikan konten berita yang diunggah organisasi berita internasional. Brown mengatakan rancangan undang-undang itu gagal melihat sifat alami hubungan antara Facebook dengan organisasi media.

"Apa yang diajukan dalam rancangan undang-undang di Australia gagal menyadari sifat dasar hubungan platform kami dan penerbit [berita]," kata Brown dalam sebuah tulisan yang diunggah di blog Facebook, seperti dikutip United Press International, Kamis (18/2).

"Bertolak belakang dari yang telah disebutkan Facebook tidak mencuri konten berita, penerbit yang memilih membagikan cerita mereka di Facebook, dari mulai menemukan pembaca hingga mendapatkan pelanggan baru dan mendorong pemasukan, organisasi media tidak akan menggunakan Facebook bila tidak membantu mereka," kata Brown.

Pada bulan Agustus lalu, Facebook memperingatkan tidak akan membayar penerbit atau organisasi media untuk konten yang diunggah di jaringan sosial itu. Rancangan undang-undang ini pertama kali diusulkan oleh Komisi Persaingan Usaha dan Konsumen Australia. (*)

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Terkini

Sejak 4 Oktober 2020, Ada 10 Juta Jamaah Tunaikan Umroh

Minggu, 19 September 2021 | 10:05 WIB

Daftar Tayang Film Marvel hingga 2024

Sabtu, 18 September 2021 | 09:43 WIB

5 Negara Sudah Pasrah dan Hidup Damai dengan Covid-19

Jumat, 17 September 2021 | 17:42 WIB

Pohon Terbesar di Muka Bumi Terancam Mati

Jumat, 17 September 2021 | 16:54 WIB

WHO Sebut Kesenjangan Vaksin Buat Virus Kian Menyebar

Rabu, 15 September 2021 | 14:45 WIB

Cina Mulai Uji Coba Vaksin Covid-19 Berbasis mRNA

Rabu, 8 September 2021 | 11:53 WIB
X