Ini Aturan Hukum yang Bisa Menjerat BPJS Kesehatan terkait Kebocoran Data Pribadi

- Jumat, 21 Mei 2021 | 21:24 WIB
BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan.

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Masyarakat yang hendak menggugat BPJS Kesehatan terkait dugaan kebocoran data pribadi dipayungi enam undang-undang sekaligus.

Hal itu diungkapkan oleh aktivis perlindungan konsumen Firman Turmantara Endipradja yang Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Indonesia.

“Masyarakat bisa menggugat melalui pengadilan atau pihak kepolisian dengan dipayungi paling tidak oleh lima sampai enam undang-undang,” ujar Firman, Jumat, 21 Mei 2021.

Firman yang aktif sebagai ketua di berbagai lembaga perlindungan konsumen pun menuturkan, dalam kasus soal kebocoran data BPJS Kesehatan, Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat diintegrasikan dengan undang-undang lain. Dengan adanya integrasi undang-undang tersebut, gugatan yang dilayangkan pun akan semakin kuat.

“Aturan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ini bisa diintegrasikan dengan undang-undang lain, misalnya dengan Undang-undang tentang Pelayanan Publik,” ucapnya.

Selain itu, menurut Firman, pihak BPJS Kesehatan pun dapat dikenai undang-undang yang diatur dalam KUHPidana karena telah lalai dalam menjaga informasi milik konsumen. Sanksi yang dikenakan pun bisa lebih berat lagi jika terbukti ada unsur kesengajaan dari pihak internal BPJS yang mengambil keuntungan dari penjualan data.

“Undang-undang lainnya berkaitan dengan KUHPidana terkait dengan tidak bisanya menjaga kerahasiaan konsumen,” sambung Firman.

Firman pun menyampaikan, Undang-undang BUMN dan Undang-undang dari BPJS Kesehatan sendiri dapat digunakan sebagai dasar gugatan masyarakat. Lalu, ada juga POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

“Bisa juga dikaitkan dengan Undang-undang BUMN dan undang-undang yang berlaku dalam BPJS-nya sendiri. Selain itu, bisa juga disambungkan dengan adanya POJK Nomor 1 Tahun 2013 jika pelaku usaha itu untuk memberikan datanya, wajib untuk meminta izin kepada konsumen,” katanya.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

Aplikasi Pembukuan Terbaik Untuk UMKM

Jumat, 17 September 2021 | 17:18 WIB

Layanan bjb Precious Rebranding Menjadi bjb Prioritas

Jumat, 17 September 2021 | 14:30 WIB
X