Pekerja Pegadaian Tasik Tolak Holding BUMN

- Senin, 22 Februari 2021 | 15:32 WIB
Logo Pegadaian, Indonesia.
Logo Pegadaian, Indonesia.

CIAMIS, AYOBANDUNG.COM--Serikat Pekerja Pegadaian Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Tasikmalaya bersikukuh menolak rencana holding dan akuisisi BUMN antara PT Pegadaian dengan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Ketua Serikat Pekerja DPC Tasikmalaya Yono Wiyana Iskandar mengatakan, seluruh pekerja Pegadaian menolak rencana holding dan akuisisi tersebut. Pegadaian merupakan salah satu BUMN sehat dan menyumbangkan laba bagi negara.

"Kami Serikat Pekerja Pegadaian menolak holding dan akuisisi dengan BRI">Bank BRI. Alasan kami jelas, Pegadaian adalah perusahaan yang sehat," ujar Yono saat ditemui di kantornya di Unit Pembantu Cabang Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Senin (22/2/2021).

Dia bersama pekerja lainnya khawatir para pegawai seperti penaksir dan kasir diambil alih BRI">Bank BRI sehingga Pegadaian tak memiliki penaksir lagi.

"Kami juga khawatir nantinya kalau diholding dan akuisisi, Pegadaian ini menjadi anak perusahaan BRI">Bank BRI. Sejauh ini Pegadaian kan berdiri sendiri sudah berdiri sejak 1901," ucapnya.

Yono menjelaskan, bentuk penolakan yang dilakukan para pekerja yaitu dengan mengenakan pita hitam selama Februari 2021. Kendati demikian, pihaknya mendukung rencana pemerintah untuk mengintegrasi ultra mikro.

"Rencana pemerintah untuk integrasi ultra mikro atau bisnis kami dukung. Namun, terkait dengan holding dan akuisisi dengan BRI">Bank BRI, sesuai sikap dari serikat pekerja kami menolaknya," ucapnya.

Lebih lanjut Yono menegaskan, rencana holding dan akuisisi memang sudah digaungkan pihak kementerian BUMN sejak tiga bulan ke belakang. Namun, dalam hal ini pihak pekerja Pegadaian khususnya melihat dulu holding dan akuisisi itu barang berbentuk apa.

"Setelah adanya penerangan dari pihak BRI">Bank BRI, jadi sarana atau seluruh fasilitas-fasilitas lainnya, suruh pekerja itu menolak holding dan akuisisi," kata dia.

Hingga kini pihaknya masih menunggu instruksi lanjutan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja Pegadaian untuk aksi ke depan.

"Aksi penolakan holding dan akuisisi dengan BRI">Bank BRI dilakukan dengan aksi pemasangan pita hitam di lengan," ungkapnya.

Yono menegaskan, holding dan akuisisi tersebut pertamanya untuk penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) supaya ada keseragamannya. Mungkin tentang tempat, biaya, dan alat-alatnya.

"Keberatannya itu pertama-tama mengurusi UMKM, penyaluran kredit. Nanti ada asumsi karyawan dialihkan Pegadaian itu jadi anak perusahaan BRI">Bank BRI. Kami dari pihak serikat pekerja tidak rela jika Pagadaian yang sudah eksis lebih dari 100 tahun dicaplok oleh BRI">Bank BRI," ujarnya.

Yono menambahkan, Pegadaian itu berbeda kerja dengan perbankan. Kalau untuk holding dan akuisisi urusan kredit usaha rakyat (KUR) batasan-batasannya tidak menentu. 

"Untuk pembayaran KUR sekarang itu sebelum diketuk DPR sehingga masih ragu dan rancu, karena untuk holding dan akuisisi ini penaksir di Pegadaian ditempatkan di BRI">Bank BRI, itu kecurigaan serikat pekerja. Aksi ke depan mungkin akan melakukan audiensi dengan DPR," ujarnya.

Sekadar diketahui, laba bersih Pegadaian selama 5 tahun terakhir tumbuh rata-rata 12,5%. Selain itu, Pegadaian menjadi salah satu dari 10 BUMN penyumbang dividen terbesar ke negara. Pada 2015 dividen yang disetorkan Rp 584 miliar, lalu Rp 660 miliar di 2016, Rp 1 triliun di 2017, dan 1,38 triliun di 2018.

Begitu pula dengan nilai pajak yang dibayarkan ke kas negara trennya meningkat, pada 2015 sebesar Rp 1 triliun, 2016 Rp 1,1 triliun, 2017 Rp 1,2 triliun, serta Rp 2018 senilai Rp 1,4 triliun.

Alasan Holding dan Akuisisi

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah menyetujui rencana aksi korporasi dengan cara mengalihkan seluruh saham seri B Negara pada PT PNM dan PT Pegadaian kepada perseroan. 

"Hal tersebut merupakan salah satu bentuk partisipasi pemerintah dalam transaksi aksi korporasi BRI">Bank BRI dilakukan secara non-cash," ujarnya  dalam paparannya Rapat Kerja DPR, Senin (8/2/2021). 

Halaman:
1
2
3

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Terkini

6 Usaha yang Menjanjikan di Masa Depan Prediksi Akurat

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:19 WIB

Cara Dapat Uang dari Metaverse, Apa Saja?

Sabtu, 15 Januari 2022 | 20:07 WIB

BNI Dorong Sindikasi di Akhir tahun

Jumat, 31 Desember 2021 | 11:28 WIB

3 Faktor Kopi Kenangan Jadi Unicorn Baru Indonesia

Selasa, 28 Desember 2021 | 13:12 WIB

BNI Luncurkan Sahabat Ibuprenuer

Kamis, 23 Desember 2021 | 15:52 WIB
X