OJK Minta Masyarakat Tak Terjebak Pinjaman Online

- Jumat, 13 Maret 2020 | 21:34 WIB
Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan OJK, Riwin Mirhadi. (istimewa)
Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan OJK, Riwin Mirhadi. (istimewa)
<p> p><p><strong>NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COMstrong> -- Maraknya fenomena lembaga kredit berkelompok dan mudahnya pembuatan aplikasi pinjaman online, membuat masyarakat harus waspada supaya tidak terjebak dalam pinjaman ilegal dan berbunga tinggi.p> <p>Hal ini yang menjadi perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (<a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa>) dan anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal untuk memberi pemahaman terkait lembaga jasa keuangan legal yang diawasi oleh <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa>. p> <p>Kepala Bagian Edukasi dan Perlindungan <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa>, Riwin Mirhadi menyebutkan, fenomena mudahnya akses pinjaman melalui aplikasi online harus dicermati dengan teliti oleh masyarakatp> <p>Sebab pinjaman online resmi yang berizin dan diawasi, serta terdaftar di <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa> jumlahnya hanya 140. Sementara mengacu kepada data di website <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa>, daftar investasi yang tidak berizin dan tidak di bawah pengawasan <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa> sejauh ini ada 489 institusip> <p>Menurutnya, agar masyarakat tidak terjebak kepada pinjaman ilegal sebaiknya mengecek dulu ke website <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa> ketika ada yang menawarkan atau mencari pinjamanp> <p><strong>AYO BACA : strong>p><p>Biasanya ciri jika penawaran pinjaman itu ilegal adalah melalui pesan SMS atau aplikasi yang masuk langsung ke nomer HPp> <p>Kemudian mereka meminta akses foto dan nomor HP di semua kontak akan diambil. Padahal untuk pinjaman resmi mekanismenya tidak seperti itu, kalaupun ada hanya menanyakan lokasi alamat tinggalp> <p>"Pinjaman ilegal ini yang harus diwaspadai dan setiap hari selalu aja ada yang dilaporkan, mungkin kalau ditotal sudah ribuan laporan. Makanya kami juga bekerjasama dengan Kominfo dan pihak kepolisian untuk menindak, karena korbannya sudah banyak seperti di Jakarta dan Jawa Barat," ucapnya yang ditemui pada kegiatan p> <p>"Penyuluhan Jasa Keuangan, Peran <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa> dalam Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan" di Aula HBS Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jumat (13/3/2020).p> <p>Selain mengawasi pinjaman online, <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa> juga mengawasi pegadaian, pasar modal, perbankan, leasing, asuransi, lembaga keuangan, dll, yang jumlahnya mencapai ribuanp> <p><strong>AYO BACA : strong>p><p>Masyarakat juga harus berani melaporkan atau bisa menelpon ke call center <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa> di nomor 157 supaya tidak terjebak investasi atau pinjaman ilegal. Berdasarkan data di <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa>, sepanjang tahun 2019 tercatat ada 1.494 investasi fintech yang dihentikan.p> <pSementara total yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi dari tahun 2018 sampai Januari 2020 ada sebanyak 2.018 entitas.p> <p>Sementara menurut anggota DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal, adanya kasus Jiwasraya dan berbagai keluhan soal jasa keuangan online ilegal, fintech, leasing, dll, menunjukkan jika perkembangan teknologi juga dijadikan alat untuk merugikan masyarakatp> <p>Di sinilah negara perlu hadir, karena kalau tidak dilakukan sosialisasi penjaminan dan perlindungan konsumen, pasti korban praktik pinjaman ilegal atau investasi bodong akan terus bertambah banyakp> <p>Pemerintah harus menyampaikan bahayanya bagaimana melakukan praktik simpan pinjam yang tidak dijamin <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa>. Dirinya juga sesuai dengan UU MD3 terus melakukan fungsi pengawasanp> <p>Bagaimana <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa> melakukan kemitraan dengan DPR, Komisi XI dan Badan Anggaran, bahwa apapun namanya setiap produk jasa keuangan maka harus terproteksi oleh <a href="https://www.ayobandung.com/tag/OJK">OJKa> demi keamanan semua pihakp> <p>"Di Jawa Barat ini kan fenomena Bank Emok luar biasa, masyarakat bisa terjerat melebihi dari rentenir. Makanya kami mengajak ormas, ulama, kiai, fatayat muslimat, termasuk media juga untuk andil menyampaikan bahaya itu. Bahkan kami akan coba usulkan satu satgas tentang praktik ilegal jasa keuangan," tuturnya.p><p><strong>AYO BACA : strong>p>

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

X