Dijadikan Emergency Contact Pinjol secara Sepihak, Ini yang Harus Kamu Lakukan!

- Minggu, 15 Agustus 2021 | 09:03 WIB
Emergency contact akan menjadi nomor yang dihubungi ketika nasabah melakukan keterlambatan dalam pembayaran, atau tidak dapat dihubungi. (Pixabay/Free-Photos)
Emergency contact akan menjadi nomor yang dihubungi ketika nasabah melakukan keterlambatan dalam pembayaran, atau tidak dapat dihubungi. (Pixabay/Free-Photos)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Pinjol atau pinjaman online (pinjol) sudah menjadi istilah yang sering kita lihat saat ini. 

Kemajuan teknologi finansial (fintech) pun memberikan persyaratan dalam pinjaman online yang makin mudah. Pencairan dana yang lebih cepat menjadi magnet yang menarik minat masyarakat.

Akan tetapi, pinjaman online juga menimbulkan banyak persoalan masalah sosial. Seperti kasus yang marak terjadi, ketika pihak ketiga kerap kali dijadikan sebagai emergency contact.

Tindakan tersebut tentu cukup menyebalkan, apalagi jika kamu jadi emergency contact tanpa tahu-menahu sebelumnya.

Pada dasarnya, dalam tahap pengajuan pinjaman online, kerap kali website maupun aplikasi tersebut mensyaratkan kepada calon peminjam untuk mencantumkan emergency contact atau nomer darutat. 

Emergency contact akan menjadi nomor yang dihubungi ketika pihak terkait melakukan keterlambatan dalam pembayaran, terutama apabila nasabah tidak dapat dihubungi.

Pertanyaanya, bagaimana jika pihak yang dijadikan emergency contact tidak mengetahui atau tidak setuju untuk dijadikan emergency contact? Apakah bisa menuntut dengan beberapa upaya hukum terlebih emergency contact yang telah dicantumkan merasa sangat terganggu?

Pihak emergency contact dapat mengajukan gugatan kepada pihak penyelenggara pinjaman online melalui gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Atas dasar pelanggaran terhadap hak pribadi (privacy right) orang lain untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

Sebenarnya, menurut Pasal 26 huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No. 77/POJK.01/2016 ), disebutkan bahwa pihak penyedia aplikasi pinjaman online memiliki kewajiban menjamin penggunaan, pemanfaatan, serta pengungkapan data pribadi yang diperoleh tidak dengan mudah digunakan kecuali telah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

6 Usaha yang Menjanjikan di Masa Depan Prediksi Akurat

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:19 WIB

Cara Dapat Uang dari Metaverse, Apa Saja?

Sabtu, 15 Januari 2022 | 20:07 WIB

BNI Dorong Sindikasi di Akhir tahun

Jumat, 31 Desember 2021 | 11:28 WIB

3 Faktor Kopi Kenangan Jadi Unicorn Baru Indonesia

Selasa, 28 Desember 2021 | 13:12 WIB

BNI Luncurkan Sahabat Ibuprenuer

Kamis, 23 Desember 2021 | 15:52 WIB
X