Apindo Jabar Tetap Menolak Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Provinsi

- Jumat, 25 November 2022 | 13:55 WIB
Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik
Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik

AYOBANDUNG.COM--Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat (Jabar) secara tegas menolak Permenaker Nomor 18 tahun 2022 yang ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada 16 November 2022.

Apindo menilai Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua Apindo Jabar Ning Wahyu Astutik mengatakan pihaknya akan melakukan uji materil ke Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga: Pengumuman Penetapan UMK UMP 2023 Ditunda? Cek Jadwal Resmi Kemnaker dan Besaran UMK UMP Bandung Jawa Barat

“Niat pemerintah menaikkan daya beli itu bagus, tetapi menurut saya harus dilakukan dengan proses dan waktu serta situasi yang tepat,” ujarnya, Jumat 25 November 2022.

Menurutnya, kepastian hukum menjadi satu landasan kuat, karena hal tersebut akan membawa kepada sebuah kepastian berusaha.

Hanya dengan adanya kepastian berusaha, kata dia, investor atau calon investor akan terus memiliki keinginan untuk beroperasi dan berinvestasi sehingga tercipta lapangan kerja yang lebih luas.

“Formula perhitungan upah dalam permenaker terasa tidak ideal dan dipaksakan. Sebab bertahun-tahun pekerja meminta disparitas antardaerah bisa dikurangi,” ujarnya.

Baca Juga: UMP 2023 Naik Maksimal 10 Persen, Upah Minimum Kota dan Kabupaten Bandung Berapa? Cek di Sini!

Namun, adanya formula permenaker terbaru secara otomatis disparitas akan kembali tajam. Di mana dengan pola perhitungan formula dari permenaker maka daerah yang memiliki upah tinggi kenaikannya melonjak.

Halaman:

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pinjaman Online Lewat WA Tanpa KTP, Klik DANA Aja

Rabu, 30 November 2022 | 11:58 WIB
X