NIK Jadi NPWP Tidak Membuat Semua Orang Wajib Bayar Pajak

- Jumat, 10 Juni 2022 | 13:17 WIB
Ilustrasi KTP | Pemanfaatan NIK sebagai NPWP nanti akan membuat masyarakat makin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. (Ayobandung.com/Aris Abdulsalam)
Ilustrasi KTP | Pemanfaatan NIK sebagai NPWP nanti akan membuat masyarakat makin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. (Ayobandung.com/Aris Abdulsalam)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Direktur  Penyuluhan, Pelayanan, dan  Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor mengatakan adanya pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nanti, masyarakat akan semakin mudah dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

“Contohnya, kalau sebelumnya harus repot memiliki dua kartu identitas, nanti cukup satu, KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Tidak perlu repot mendaftar NPWP lagi,” kata Neil.

Namun, yang perlu dipahami bahwa penggunaan NIK sebagai NPWP tidak lantas membuat semua yang ber-NIK harus membayar pajak. Pemilik NIK yang wajib membayar pajak adalah yang NIK-nya sudah diaktivasi.

NIK baru diaktivasi jika pemilik NIK sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yaitu sudah berusia 18 tahun dan  memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yaitu 54 juta rupiah setahun untuk status belum  menikah dan tidak ada tanggungan (TK/0) atau omzet di atas Rp500 juta setahun khusus  untuk wajib pajak orang pribadi usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

“Konteks penggunaan NIK sebagai NPWP adalah kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta mendukung kebijakan satu data  Indonesia,  bukan  pengenaan  pajak kepada semua orang yang memiliki NIK,” ujar Neil menambahkan.

Baca Juga: Stadion GBLA Jadi Venue Piala Presiden, Ini Jumlah Maksimal Penonton yang Diizinkan

Soal kapan hal  tersebut diterapkan, Neil menjelaskan direncanakan  mulai tahun depan bersamaan dengan implementasi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax system) di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Setelah tanggal 19 Mei 2022 kemarin dilakukan adendum  perjanjian  kerja  sama  dengan Ditjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) terkait penguatan integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, untuk saat ini dilanjutkan dengan persiapan regulasi dan infrastruktur pendukungnya hingga direncanakan siap diterapkan di tahun 2023 nanti,” tutur Neil.

Nantinya, untuk masyarakat yang belum memiliki NPWP, ketika mendaftarkan diri langsung diarahkan menggunakan NIK.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Bantuan Tenaga Pendidik Agama di Apresiasi DPRD Jabar

Senin, 30 Agustus 2021 | 15:20 WIB
X