Bukan PPKM Mikro, Muhammadiyah Minta Pemerintah Terapkan PSBB

- Rabu, 30 Juni 2021 | 13:15 WIB
Petugas Kepolisian melakukan penyekatan selama pandemi Covid-19.
Petugas Kepolisian melakukan penyekatan selama pandemi Covid-19.

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) PP Muhammadiyah telah melayangkan surat  kepada Presiden Joko Widodo pada Selasa 29 Juni 2021 agar memberlakukan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai Rabu, 30 Juni 2021.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi, paling tidak untuk seluruh provinsi di pulau Jawa selama minimal tiga minggu," kata Ketua MCCC PP Muhammadiyah Agus Samsudin kepada awak media, Rabu 30 Juni 2021. 

Nantinya, kata Agus, kebijakan PSBB itu mesti disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih serta penindakan tegas kepada para penyebar hoaks/disinformasi.

Ia juga mengingatkan bahwa jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi terjamin selama PSBB tersebut diberlakukan.

Usulan ini diajukan berdasarkan hasil kajian Muhammadiyah terhadap kasus Covid-19 yang meningkat di lima provinsi. Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta (9.394 kasus baru), Jawa Barat (3.988 kasus baru), Jawa Tengah (2.288 kasus baru), Jawa Timur (889 kasus baru), dan DIY (830 kasus baru).

Peningkatan kasus Covid-19 itu, Agus melanjutkan, disebabkan oleh masuknya ke Indonesia varian baru (Alpha, Beta, dan Delta) dengan tingkat penularan yang sangat tinggi di saat pemberlakukan PPKM Mikro.

Dan di saat yang sama, PPKM Mikro ini dinilai tidak efektif menekan mobilitas warga baik yang masuk dari luar negeri maupun perpindahan antardaerah.

"Sementara ketaatan warga terhadap protokol kesehatan yang sangat rendah dan pencapaian vaksinasi Covid-19 yang masih sangat minim," katanya.

Akibat lonjakan kasus Covid-19 yang terus meningkat, Agus khawatir risikonya akan terjadi kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia karena kurangnya ruang perawatan pasien Covid-19, kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan kurangnya suplai logistik medis seperti oxigen, alat pengaman diri (APD) berserta obat-obatan yang diperlukan.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Terkini

Toko Mas Gaya Baru Kosambi Dirampok!

Senin, 20 September 2021 | 16:04 WIB

Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Bandung 20 September 2021

Senin, 20 September 2021 | 05:58 WIB

Jadwal SIM Keliling Kota Bandung 18 September 2021

Sabtu, 18 September 2021 | 05:00 WIB

5 Toko Roti Nuansa Jadul Terpopuler di Kota Bandung

Jumat, 17 September 2021 | 18:51 WIB
X