Pengusaha Hotel, Kafe, dan Restoran Berharap Larangan Makan di Tempat Dicabut

- Jumat, 25 Juni 2021 | 14:20 WIB
Pengunjung saat berada di salah satu kafe, di Kota Bandung, Rabu 2 Juni 2021. Untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran 2021, Pemerintah Kota Bandung akan kembali memperketat protokol kesehatan sejumlah kegiatan di ruang publik. Di antaranya tempat wisata, pusat kegiatan ekonomi dan resepsi pernikahan. Pemkot Bandung mempersingkat jam operasional kafe dan restoran dari yang sebelumnya beroperasi hingga pukul 23.00 WIB saat bulan Ramadan lalu, kini kembali dibatasi menjadi pukul 21.00 WIB.
Pengunjung saat berada di salah satu kafe, di Kota Bandung, Rabu 2 Juni 2021. Untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Lebaran 2021, Pemerintah Kota Bandung akan kembali memperketat protokol kesehatan sejumlah kegiatan di ruang publik. Di antaranya tempat wisata, pusat kegiatan ekonomi dan resepsi pernikahan. Pemkot Bandung mempersingkat jam operasional kafe dan restoran dari yang sebelumnya beroperasi hingga pukul 23.00 WIB saat bulan Ramadan lalu, kini kembali dibatasi menjadi pukul 21.00 WIB.

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Kafe dan Restoran (AKAR) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengusulkan revisi Perwal Kota Bandung No.61 Tahun 2021 tentang PPKM Kota Bandung. Revisi itu khususnya ditujukan kepada aturan soal larangan makan di tempat yang diberlakukan dalam masa PPKM Mikro.

Ketua AKAR – PHRI, Arif Maulana, mengungkapkan adanya ketidak selarasan antara perwal tersebut dengan Surat Edaran Menteri Kordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2021 (HM.4.6/158/SET.M.EKON.3/06/2021) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2021.

“Dalam pelaksanaannya, perwal Kota Bandung berbenturan dengan surat edaran dan instruksi menteri yang disebut sebelumnya, terutama pada poin pelarangan dine in 0% untuk kafe dan restoran di Kota Bandung,” ujar Arif dalam keterangannya untuk awak media, Kamis, 24 Juni 2021.

Jika usulan itu diindahkan, Arif pun berharap pihak Pemkot Bandung dapat melibatkan organisasi atau asosiasi mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan usaha kafe dan restoran. Dengan begitu, para pengusaha yang usahanya terdampak oleh pandemi pun dapat turut menyampaikan aspirasi terkait kebijakan yang berlaku dalam PPKM.

Arif menyampaikan, sejak pandemi mulai berlangsung, ada banyak kafe atau restoran yang merumahkan pegawai dan bahkan menutup unit usahanya. Tindakan-tindakan itu sendiri diambil untuk bertahan di tengah pandemi.

“Dari survei yang dilakukan oleh AKAR perhari Rabu, 23 Juni 2021, tercatat 50 kafe dan restoran menyampaikan penurunan bisnis yang sangat signifikan. Beberapa sudah tutup dan memutus hubungan kerja. Survei ini masih berlangsung dan hasil akhirnya nanti akan dilampirkan dalam surat kepada pemerintah atau dipresentasikan dalam audiensi,” tutur Arif.

Arif menyampaikan, kafe dan restoran adalah elemen pariwisata yang penting dalam penyumbangan pendapatan daerah (PAD) terbesar untuk Kota Bandung. Jika kebijakan dalam perwal terus diberlakukan, Arif khawatir akan ada dampak kepada lamanya pemulihan ekonomi di Kota Bandung baik secara mikro maupun makro.

Untuk diketahui, dalam Perwal Kota Bandung No.61 Tahun 2021 tentang PPKM Kota Bandung, diatur soal larangan makan di tempat atau layanan dine in di kafe dan restoran yang tersebar di Kota Bandung. Kebijakan itu diberlakukan dalam rangka merespon kenaikan kasus positif Covid-19 di Bandung Raya pascalibur lebaran 2021. 

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Terkini

Perayaan Tahun Baru 2022 di Bandung Dilarang!

Selasa, 30 November 2021 | 10:23 WIB

PSI Walk Out Saat Rapat RAPBD, Ini Tanggapan Oded

Senin, 29 November 2021 | 16:03 WIB
X