Pengobatan Alternatif Kena Pajak, Paranormal di KBB Menolak!

- Selasa, 15 Juni 2021 | 17:10 WIB
Pengobatan Alternatif di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan, KBB.
Pengobatan Alternatif di Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan, KBB.

CIKALONGWETAN, AYOBANDUNG.COM — Komunitas Paguyuban Paranormal Indonesia (KPPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) secara gamblang tidak menerima adanya pajak untuk pengobatan alternatif.

Sebelumnya, rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap beberapa bidang kehidupan itu memang sudah mendapat penolakan dari sejumlah kalangan.

Paranormal di KBB pun menganggap, pajak untuk pengobatan alternatif yang mereka tekuni akan sangat memberatkan. Apalagi, tren penggunaan jasa pengobatan alternatif terus menurun dari tahun ke tahun. 

"Kita belum tahu rencana ini jadi atau tidak. Yang pasti kalau dikenakan pajak, sangat berat bagi kita," kata Ketua DPC KPPI KBB, Dion Setia Budi, Selasa 15 Juni 2021.

Diketahui, selain PPN sembako, wacana pengenaan pajak bagi pengobatan alternatif ikut ramai jadi perbincangan publik usai rencana revisi UU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). 

Dugaan pengobatan alternatif seperti paranormal akan dikenakan PPN mencuat lantaran dalam draf revisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuannya Umum Perpajakan, pemerintah menghapuskan pembebasan PPN untuk sejumlah layanan medis.

Pelayanan medis dalam ayat (3) Pasal 4 UU KUP yang berlaku saat ini, masuk dalam kategori jasa yang tidak dikenakan PPN. Namun, dalam draf perubahan, jasa rumah pelayanan kesehatan dihapus dari kategori tak kena PPN.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan, jasa pengobatan alternatif termasuk yang dilakukan ke dalam jasa pelayanan kesehatan medis pada butir 8. Dengan kata lain, merujuk kepada Perubahan Kelima Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, jasa paranormal pun termasuk ke dalam jasa pelayanan yang dikenai PPN.

Pria asal Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan, KBB itu mengatakan, penghasilan dari pengobatan alternatif seperti yang dijalaninya tidak menentu. Sebab, pasien tidak dipatok harga.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Terkini

X