Saber Pungli Jabar Harus Kembangkan Kasus OTT Disdik Kabupaten Bandung

SOREANG, AYOBANDUNG.COM -- Satgas Saber Pungli Jawa Barat diminta menepati janji melakukan pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pejabat dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Pengamat Pendidikan Universitas Padjadjaran, Dan Satriana, mengatakan, kasus dugaan gratifitasi yang melibatkan seorang pejabat Disdik Kabupaten Bandung dimungkingkan terjadi secara masif. Karena itu, diharuskan ada investigasi lebih mendalam untuk mengungkap keterlibatan pejabat lain.

"Satgas Saber Pungli Jawa Barat juga pernah mencurigai adanya keterlibatan pejabat lain. Jika tidak dikembangkan, bisa timbul pertanyaan masyarakat," tutur Dan, Rabu (19/2/2020).

AYO BACA : Jabatan MS Tersangka Pungli Dinas Pendidikan Belum Dicopot

Kasus OTT seorang pejabat Disdik Kabupaten Bandung memang telah dilimpahkan kepada Ditkrimsus Polda Jabar. Namun, lanjut Dan, Satgas Saber Pungli masih memiliki tanggung jawab melanjutkan dan mengembangkan kasus tersebut.

"Keterangan para saksi bisa dijadikan bahan untuk melakukan investigasi lanjutan," katanya.

Selain itu, Polda Jabar harus segera memberi informasi kelanjutan kasus OTT tersebut, terutama berkaitan dengan status pejabat yang terjaring.

AYO BACA : Berani Terima Pungli, Lurah dan Camat Bekasi Terancam Dicopot

"Harus ada kejelasan kepada masyarakat dan kepada terduga sendiri, bagaimana status mereka saat ini," ujarnya.

Sementara itu, pengamat tokoh masyarakat sekaligus mantan Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Agus Yasmin, mendorong komisi A DPRD Kabupaten Bandung menindaklanjuti kasus OTT Pejabat Disdik dengan meminta keterangan resmi dari Inspektorat.

"Dengan begitu, masyarakat nantinya bisa mendapatkan penjelasan dari para wakil rakyat terkait hal itu," ucapnya.

Terkait perkembangan kasus OTT itu sendiri, Agus pun menilai Saber Pungli dan APH seharusnya sudah bisa mengembangkan adanya kemungkinan keterlibatan pejabat lain. Soalnya kasus tersebut terkait dengan dana alokasi khusus (DAK) yang tidak hanya muncul di tahun anggaran 2019, tetapi hampir selalu muncul di tahun-tahun sebelumnya.

AYO BACA : Setahun Oded-Yana: Kontroversi Pungli hingga Pro-Kontra Rekayasa Lalin Sukajadi