Benarkah UU ITE Bungkam Ruang Ekspresi Masyarakat?

- Rabu, 30 November 2016 | 09:17 WIB
Perwakilan dari AJI Bandung Nursyawal (kiri) saat berdiskusi mengenai UU ITE di salah satu radio swasta di Kota Bandung, Selasa (29/11/2016) malam. (Reni/AyoBandung)
Perwakilan dari AJI Bandung Nursyawal (kiri) saat berdiskusi mengenai UU ITE di salah satu radio swasta di Kota Bandung, Selasa (29/11/2016) malam. (Reni/AyoBandung)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM--Salah satu radio swasta di Kota Bandung menggelar diskusi mengenai pengesahan revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang saat ini menuai pro dan kontra di masyarakat, Selasa (29/11/2016) malam.

Salah satu narasumber dari Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Bandung Nur Syawal mengungkapkan sebenarnya UU ITE tidak boleh membatasi informasi serta menjamin kebebasan berpendapat setiap warga negara.

Nur mengungkapkan penyampaian yang tepat dari pemerintah terkait UU ITE seharusnya untuk memberikan fasilitas kelengkapan untuk mengakses informasi bagi masyarakat.

"Masyarakat masih bebas dalam menggunakan media apapun asal diiringi dengan sikap yang bijaksana dalam pengunaannya," katanya.

Terkait kekhawatiran para orang tua mengenai kebebasan akses internet dalam menyaring sumber informasi, ujar dia, menjadi tanggung jawab bersama.

"Mungkin masalah ditimbulkan karena masyarakat sendiri yang malas melaksanakan tugasnya. Akhirnya meminta pemerintah seperti KPAI untuk menerapkan kekuasaan menjalani tugas yang seharusnya dilakukan masyarakat sendiri," terangnya.

Di sisi lain, Nur mengungkapkan propaganda ketakutan yang disebar melalui penggunaan diksi 'hati-hati' dalam setiap promosi pelayanan masyarakat secara tidak langsung membentuk risiko azas ketakutan. Sehingga masyarakat yang pada awalnya ingin memberikan teguran positif seperti pada kasus korupsi akhirnya malah menjadi ciut dan takut untuk melakukan apa-apa.

"Tindakan tersebut meskipun tidak ada ancaman pidananya tapi rasa takut yang dibangun pada masyarakat lambat-laun mempengaruhi psikologis masyarakat sendiri,” paparnya.

Berdasarkan data yang dihimpun AJI Bandung 169 kasus UU ITE rata-rata merupakan pelayanan publik. (Reni)

Halaman:

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Terkini

Perayaan Tahun Baru 2022 di Bandung Dilarang!

Selasa, 30 November 2021 | 10:23 WIB

PSI Walk Out Saat Rapat RAPBD, Ini Tanggapan Oded

Senin, 29 November 2021 | 16:03 WIB
X