Ini Rekomendasi Insfrastruktur Forum di Jawa Barat

- Minggu, 15 Agustus 2021 | 10:00 WIB
BUMN Center Unpad, Institut Teknologi Transportasi (ITL) Trisakti, dan Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat menggelar Infrastruktur Forum, Sabtu (14/8/2021) secara daring (Ist)
BUMN Center Unpad, Institut Teknologi Transportasi (ITL) Trisakti, dan Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat menggelar Infrastruktur Forum, Sabtu (14/8/2021) secara daring (Ist)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--BUMN Center Unpad, Institut Teknologi Transportasi (ITL) Trisakti, dan Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat menggelar Infrastruktur Forum, Sabtu (14/8/2021) secara daring. Kegiatan yang merupakan sinergitas stakeholder infrastruktur logistik tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi nyata untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat

Infrastruktur forum merupakan kegiatan yang mempertemukan seluruh stakeholder di Jawa Barat dalam rangka proses mewujudkan kolaborasi pentahelix untuk merealisasikan terbentuknya “Public-Agencies” untuk pembangunan dan investasi infrastruktur di Jabar. Sinergi dan kolaborasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada khususnya dan nasional secara umum. Kegiatan ini didukung PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), bank bjb, Jaswita, Program Studi Doktor Ilmu Manajemen FEB Unpad, dan UNIID. 

Ketua BUMN Center Universitas Padjadjaran Yudi Azis mengatakan infrastruktur forum merupakan rangkaian kegiatan yang diawali dengan beberapa kali focus group discussion yang menghadirkan banyak narasumber, baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan juga media massa. Sehingga melalui berulang kali diskusi dan pembahasan kegiatan Infrastruktur Forum 2021 yang juga merupakan Road to West Java Investment Summit tersebut mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Jabar dalam mengakselerasi pengembangan infrastruktur. 

“Rekomendasi ini diharapkan menjadi satu kado ulang tahun ke-76 bagi Provinsi Jawa Barat pada 19 Agustus 2021,” katanya, melalui keterangan pers.

Merangkum berbagai paparan saat sesi panel, Yudi sebagai session chair mengatakan, kriteria prioritas pembangunan infrastruktur jabar saat ini adalah membangun konektifitas Infrastruktur yang berbasis digital teknologi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sejumlah cara. Diantaranya melalui creative financing sebagai diversifikasi sumber pembiayaan serta memanfaatkan digital banking, kemudian melalui inter konektivitas hub dan digitalitasi logistik antara Jabar utara dan selatan, dengan menjaga pengelolaan Ekonomi Kawasan Konservasi Berbasis Teknologi, dengan prioritas bagi pengembangan agro industri dan pariwisata.

“Serta sinergitas Antar Stakeholders dengan pendekatan Pentahelix  untuk penguatan konektivitas, regulasi, dan penetapan prioritas, serta debottlenecking infrastruktur logistik baik di tingkat nasional terkait jabar maupun ditingkat regional Jabar,” katanya.

Terdapat 21 poin rekomendasi yang dihasilkan kegiatan Infrastruktur forum. Poin-poin rekomendasi dibacakan Sekretaris FGD Ade Abdullah dan Ketua Yayasan Trisaksi Bimo Prakoso. Berikut poin yang dihasilkan:

  1. Secara kewilayahan, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten merupakan satu kesatuan Pulau Jawa bagian barat yang dilayani dan dihubungkan oleh sarana dan prasarana transportasi yang sama dan menyatu.
  2. Peran Ketiga Provinsi berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
  3. Logistik/demand Tiga Provinsi ini terdistribusi melalui outlet Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cigading, Pelabuhan Patimban, dan Pelabuhan Cirebon.
  4. Distribusi barang dari/ke Ketiga Provinsi tersebut tidak dapat dipaksakan ataupun diintervensi melalui outlet pelabuhan tertentu, akan tetapi sangat tergantung kepada keekonomiannya yang akan dipilih oleh pemilik barang (Eksportir maupun Importir).
  1. Provinsi Jawa Barat saat ini menjadi provinsi dengan tingkat investasi tertinggi di Indonesia. Hal ini didukung oleh daya tarik geografis untuk infrastruktur, sumber daya manusia yang kompetitif dan kreatif, serta pelayanan investasi yang memadai.

 

  1. Akses ke Pelabuhan Patimban dengan menggunakan kereta api dari Stasiun Pegadenbaru (36,4 km) akan mendorong pertumbuhan Petikemas melalui Pelabuhan Patimban, apalagi bila mengoperasikan kereta api kontainer bertingkat yang tidak memungkinkan lagi melalui Pelabuhan Tanjung Priok karena hambatan jalan layang.
  2. Untuk mendukung rencana pembangunan ekonomi di Kawasan Rebana dan Jabar Selatan, telah direncanakan pembangunan dan peningkatan infrastruktur baik transportasi, telekomunikasi, pengairan, dan energi.
  3. Kebutuhan dana untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur Jabar diharapkan dari APBD, APBN, Pinjaman Daerah, CSR, Obligasi Daerah, KPBU/PPP dan Dana Umat. Diharapkan KPBU lebih berperan. 
  4. Bank Indonesia kantor wilayah provinsi jabar telah berperan strategis dan sinergis dalam mendukung pembangunan perekonomian Jabar. Terdapat tiga rekomendasi untuk akselerasi pembangunan di jabar yaitu diversifikasi sumber pembiayaaan, sinergi antar stakeholder, dan pengelolaan ekonomi kawasan konservasi berbasis teknologi.
  5. Kementrian Perhubungan ke depan akan berupaya menekan biaya logistik dengan menekan biaya transportasi di masing-masing moda transportasi, baik di komponen angkutan, simpul dan ruang lalu lintas (ways).
  6. Dry Port Cikarang memiliki jarak ± 50 Km ke Pelabuhan Tanjung Priok dan berjarak ± 100 Km ke Pelabuhan Patimban, sehingga pilihan outlet ke Pelabuhan Tanjung Priok masih menjadi pilihan dari Kawasan Industri Cikarang.
  7. PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia berkomitmen mendukung percepatan infrastruktur di Jawa Barat melalui pengembangan ekosistem infrastruktur dan skema KPBU. Sejumlah proyek infrastruktur logistik yang menggunakan skema KPBU di Jabar adalah Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Jalan Tol Jakarta Cikampek Elevated dan Japek II Elevated Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap.
  8. Pelabuhan Tanjung Priok memiliki daerah Hinterland Cikarang dan Banten, sementara Pelabuhan Patimban dan Pelabuhan Banten mempunyai daerah Hinterland Kawasan Industri masing-masing.
  9. Kawasan Rebana, meliputi Kawasan Industri Smartpolitan, Taifa, Subang, Manginsal, Sultan Werdinata, Balongan, Estate Majalengka, mempunyai Outlet Pelabuhan Patimban dan Bandar Internasional Jawa Barat (BIJB), sementara Outlet Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan diperkirakan tetap Pelabuhan Patimban dan BIJB.
  10. Pembangunan prasarana pendukung Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan melalui jaringan jalan dan jalan rel yang sudah ada dan yang akan dikembangkan untuk pengangkutan sumber daya alam yang berpotensi, seperti: perikanan, pariwisata dan pertanian, dapat dikembangkan Pelabuhan Perikanan, dan untuk hasil-hasil pertanian dapat melalui Outlet melalui Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) khususnya hasil pertanian yang membutuhkan waktu yang cepat dan kemasan khusus dengan menstuffing barang terlebih dahulu di Container Freight Station (CFS).
  11. Daftar kegiatan dalam rancangan PERPRES Tentang Kawasan Pengembangan Jawa Barat Bagian Selatan perlu memperhatikan prasarana transportasi antarmoda yang ada, sehingga tidak terjadi inefisiensi. Sebagai contoh, Dry Port Gede Bage sebelum ada jalan Tol Cipularang, kontainer diangkut dari Dry Port Gede Bage ke Pelabuhan Tanjung Priok dengan menggunakan kereta api. Namun, sekarang kontainer diangkut dengan trailer lewat jalan tol dari Bandung dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.
  12. RAPERPRES perlu mengacu pada peraturan perundang - undangan terkait tidak langsung diturunkan dari Undang-Undang Dasar dan didahului dengan Peraturan Presiden tentang Penetapan Jabar Selatan Sebagai Kawasan Strategis Nasional mengacu PP No 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, sehingga penataan ruangnya diprioritaskan sebagai dasar Rencana Pembangunan dan Penganggarannya, dan ditangani secara nasional.
  13. Pengembangan kawasan industri akan memilih lokasi outlet kedua Pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Patimban yang merupakan Pelabuhan komplemen di Pulau Jawa Bagian Barat, dimana kapasitas maksimum masing-masing Pelabuhan tersebut 12 Juta TEUS/Tahun dan 7 Juta TEUS/tahun. 

Sementara produksi Pelabuhan Tanjung Priok sekarang baru mencapai 6 sampai 7 juta Teus per tahun. Sehingga, kapasitas yang tersedia masih dapat mengakomodasi pengembangan kawasan industri. Sedangkan, Pelabuhan Patimban diharapkan baru dapat beroperasi untuk kegiatan bongkar muat peti kemas pada Tahun 2024.

Halaman:

Editor: Adi Ginanjar Maulana

Tags

Terkini

Rumah Retak Akibat Blasting PT KCIC Ditinjau KLHK

Jumat, 22 Oktober 2021 | 19:44 WIB

Waspada, Ini Daerah Rawan Pohon Tumbang di Bandung

Jumat, 22 Oktober 2021 | 17:56 WIB

Peserta PTM di Bandung yang Terpapar Covid Bertambah

Jumat, 22 Oktober 2021 | 16:02 WIB

Atlet Cemas Tak Dapat Kadeudeuh dari Pemkot Bandung

Jumat, 22 Oktober 2021 | 15:15 WIB

PTM di 12 Sekolah di Bandung Dihentikan Sementara!

Jumat, 22 Oktober 2021 | 13:13 WIB
X