Ridwan Kamil Janjikan Bangun 6 SMA di Kabupaten Bandung, Hanya akan Terealisasi 2 Sekolah karena Kendala Dana

SOREANG,AYOBANDUNG.COM-- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjanjikan pembangunan 6 SMA di Kabupaten Bandung, namun hanya akan direalisasikan 2 sekolah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, saat ini Kabupaten Bandung membutuhkan setidaknya 22 SMA untuk mencukupi kebutuhan sekolah.

"Untuk menutupi kebutuhan SMA, kami mengajukan 22 titik. Kami mencoba menyiapkan lahannya. Karena provinsi meminta menyiapkan lahannya. Beberapa titik sudah kami siapkan lahannya," ujar Ruli, Senin, 30 Januari 2023.

Baca Juga: Pendirian SMA di Cimenyan Miliki Urgensi Tinggi, Pemkab Bandung Diminta Lakukan Kajian

Dari 22 SMA yang diajukan hanya sekitar 6 sekolah yang dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat untuk dibangun.

"Kemarin, Pak Gubernur meminta untuk mengajukan 6 titik. Hanya saya mendapat informasi dari KCD (Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat), baru bisa 2 titik," ujarnya.

Hal tersebut dikarenakan masalah anggaran. Sebanyak 2 titik SMA yang disetujui juga berada di daerah yang sudah terdapat SMA yakni Rancaekek dan Bojongsoang.

Sementara untuk Cimenyan yang tidak memiliki SMA justru tidak terealisasi.

Baca Juga: Formasi CPNS 2023 bagi Lulusan SMA dan S1 di Kemenkumham, Perhatikan Syarat dan Berkasnya!

Padahal, kebutuhan SMA Cimenyan sangat diperlukan, mengingat Kecamatan tersebut banyak siswa yang kesulitan melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP karena tidak memiliki sekolah lanjutannya.

"Yang jelas tidak adanya SMA itu akan menjadikan masalah yang mucul, seperi stunting dan pernikahan dini,"ujarnya.

Dia menjelaskan, pendidikan rendah menjadi salah satu penyebab timbulnya stunting juga pernikahan anak di bawah umur.

"Awalnya mungkin mau melanjutkan pendidikan ke SMA, tapi tidak ada. Akhirnya berhenti sekolah, dan menikah. Sementara pendidikannya rendah, juga usianya masih dini, ujung-ujungnya karena ekonomi rendah, kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi dan munculah stunting," paparnya.

Pihanya pada dasarnya ingin menyelesaikan masalah tersebut. Namun saat ini kewenangan SMA berada di ranah Provinsi, sehingga pemerintah Kabupaten Bandung tidak bisa memberikan intervensi lebih.***