Hindari Fitnah Terkait Bantuan 1 T, NU Jabar Desak Ridwan Kamil Beri Klarifikasi Langsung Bukan Lewat Utusan

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) diminta didesak Nahdatul Ulama (NU) Jabar terkait bantuan sebesar 1 Triliun. Hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat.

Ketua Pengurus Wilayah NU Jabar, Juhadi Muhammad mengatakan bahwa, pihaknya mendesak Ridwan Kamil memberikan klarifikasi langsung terkait bantuan 1 T tersebut.

"Karena yang membuat statmen (Bantuan 1 T) itu adalah Gubernur (Ridwan Kamil) maka yang klarifikasi juga Pak Gubernur, biar clear," kata Juhadi saat dihubungi, Rabu 28 Desember 2022.

Baca Juga: Beri Pesan Menenangkan, Ridwan Kamil Keliling Gereja Ucapkan Selamat Hari Natal

Juhadi mengungkapkan, pihaknya telah menerima perwakilan yang diutus oleh Ridwan Kamil untuk memberikan penjelasan terkait bantuan 1 T. Namun, pihaknya belum puas karena tidak lengkapnya data.

"Pertemuan itu menyampaikan data, tapi belum lengkap datanya juga," ungkapnya.

Juhadi menegaskan, klarifikasi dari Ridwan Kamil harus disampaikan secara transparan. Agar, narasi bantuan 1 T kepala NU tidak menjadi fitnah di masyarakat.

Baca Juga: Keras Respons Ketua DPRD Cianjur Menyoal Laporan Dugaan Penyelewengan Bantuan Gempa

"Kia ingin tahu juga datanya seperti apa, apa saja bantuan itu kepada pesantren apakah benar atau lembaga-lembaga milik orang NU, soalnya (kalau tidak clear) bakal jadi fitnah akhirnya," tegasnya.

Juhadi menuturkan, pertemuan NU dan Ridwan Kamil dijadwalkan berlangsung pada Kamis 29 Desember 2022. Juhadi berharap pertemuan tersebut dapat menyelesaikan polemik bantuan 1 T.

"Kita kirim surat, setelah kirim surat terus datang utusan gubernur, kita maklumi karena Gubernur ada acara dengan Presiden di Subang, tapi kita minta dijadwalkan saja hari kamis, jadi besok ketemu," tuturnya.

Baca Juga: Puncak Hari Santri, NU Bandung Barat Napak Tilas Ziarah ke Tokoh dan Sesepuh

Juhadi mengimbau setiap kepala daerah untuk lebih bijak dalam melontarkan pernyataan khususnya yang menyangkut organisasi-organisasi besar seperti NU. Pasalnya, dengan pernyataan yang tidak lengkap dan detail, hal itu malah akan menjadi polemik dan berpotensi menjadi fitnah di masyarakat.

"Kalau menyampaikan narasi, bahasa yang disampaikan jangan global, bantuan kemana ditujukan ke Nu mana saja, kan kita yang dirugikan. Harus ada klarifikasi, biar jangan saling merugikan. (Bisa merusak citra?) ya iyalah kalau tidak diklarifikasi," pungkasnya.