Draft RKUHP Disetujui DPR, Ratusan Massa Gelar Demo di DPRD Jawa Barat

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disetujui oleh DPR dalam sebuah Rapat Paripurna pada Selasa 6 Desember 2022. RKUHP tersebut disetujui oleh seluruh fraksi di DPR RI.

Merespon hal itu, ratusan massa menggelar aksi penolakan pengesahan tersebut di depan Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar) jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Sejumlah Slspanduk 'TOLAK RKUHP' dipasang massa aksi di Gerbang Kantor DPRD Jawa Barat.

Baca Juga: Update Gempa Cianjur: Pencarian Korban Diperpanjang Hingga Habis Masa Tanggap Darurat

Tidak kurang dari 100 orang yang menggelar aksi tersebut. Sang orator silih berganti menyuarakan penolakan dari pengesahan RKUHP.

Aksi penolakan RKUHP ini mendapatkan penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian.

Selain itu, kawat berduri juga dipasang di gerbang kantor wakil rakyat itu.

"Kita sempat kaget juga gara-gara RKUHP ini disahkan cuman 56 menit saja," kata salah satu massa aksi Altof di lokasi aksi, Selasa 6 Desember 2022.

Baca Juga: Dinsos Jabar Soroti Penimbun Bantuan Gempa Cianjur

Altof mengungkapkan, banyak pasal-pasal dalam RKUHP yang dinilai tidak sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia.

Bahkan, RKUHP yang diklaim sebagai perbaikan dari produk kolonial masih banyak bertentangan dengan nilai demokrasi.

"Merenggut nilai-nilai demokrasi, bahkan pasal karet. Negara bilang ini soal multicultural, namun harus ada aturan yang jelas karena pasal karet bisa kena ke siapa saja dan seluruh element masyarakat," ungkapnya.

Altof menyoroti salah satu pasal yang dinilai tidak adil. Dia membandingkan pasal terkait aksi demontrasi dengan pasal bagi koruptor.

Aksi Menolak Pengesahan RKUHP di Depan Kantor DPRD Jawa Barat (Jabar). (AYOBANDUNG.COM/Rahmat Kurniawan)