Orang Tua SMPN 1 Bojongsoang Keluhkan Banyaknya Pungutan

BOJONGSOANG, AYOBANDUNG.COM -- Orang tua siswa SMPN 1 Bojongsoang, Kabupaten Bandung, mengeluhkan banyaknya pungutan di sekolah tersebut.

Salah seorang orang tua siswa SMPN 1 Bojongsoang, Kabupaten Bandung,AS, mengatakan dalam beberapa waktu terkahir sekolah tempat anaknya menimba ilmu banyak meminta pungutan yang dinilai memberatkan.

Terkahir, SMPN 1 Bojongsoang, Kabupaten Bandung meminta pungutan untuk pembayaran beberapa fasilitas, seperti pembuatan kartu pelajar, sampul rapor, juga pas poto.

Baca Juga: Wakili Kebutuhan Desa Bojongsoang, Podomoro Park Alokasikan Rp 150 Juta untuk Bangun TPS

"Untuk sampul rapor, pas poto dan kartu pelajar diminta Rp 150.000/siswa. Itu sangat memberatkan, apalagi waktu yang diminta hanya beberapa hari," ujar AS ketika dihubungi, Senin 5 Desember 2022.

Pihak sekolah, melakukan pemberitahuan pada 28 November 2022 jika para siswa diharuskan membayar uang untuk pas poto, sampul rapor dan kartu pelajat paling lambat 2 Desember 2022.

Pungutan tersebut bukan yang pertama dilakukan pada tahun ini, sebelumnya pihak sekolah juga telah meminta sumbangan untuk pembangunan MCK.

Baca Juga: BPBD Kabupaten Bandung Tidak Mengetahui Kondisi Banjir Dayeuhkolot

"Untuk MCK diminta Rp 75.000/siswa. Katanya sumbangan, tapi ditentukan harus segitu," katanya.

Para orang tua, sempat memprotes pungutan-pungutan tersebut, melalui grup WA, terlebih mereka mengetahui adanya dana BOS. Namun, pihak sekolah malah meminta orang tua untuk datang sendiri ke sekolah.

"Pernah juga sebelumnya meminta sumbangan untuk pengecatan bangunan sekolah Rp 25.000/siswa. Tidak tahu juga kenapa harus meminta kepada siswa, padahal ada dana BOS," katanya.

Baca Juga: Suami di KBB Siram Istri Pakai Air Keras Karena Tak Mau Cerai, Pelaku Beri Pengakuan Tak Terduga

Sebagai orang yang berpenghasilan rendah, AS, mengaku keberatan dengan punguta-pungutan tersebut, terlebih dalam durasi yang sering dan waktu mepet.

Pihak SMPN 1 Bojongsoang, Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi mengenai hal tersebut. Salah seorang wali kelas SMP tersebut tidak merespon ketika dihubungi.