Tampik Isu Ribuan Karyawan PT. Masterindo Jaya Abadi Alami PHK, Ini Penjelasan Perusahaan

- Senin, 3 Oktober 2022 | 15:59 WIB
 Massa aksi yang menuntut keadilan atas klaim mengalami PHK dari PT. Masterindo Jaya Abadi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung.  ((Ayobandung.com/ Rahmat Kurniawan))
Massa aksi yang menuntut keadilan atas klaim mengalami PHK dari PT. Masterindo Jaya Abadi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. ((Ayobandung.com/ Rahmat Kurniawan))


BANDUNG KULON, AYOBANDUNG.COM -- Ribuan karyawan PT. Masterindo Jaya Abadi disebut menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sejak 2021. Karyawan PT. Masterindo Jaya Abadi yang mengklaim mengalami PHK tersebut sempat melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Negeri (PN) Bandung agar hakim memberikan keputusan yang berkeadilan pada sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada 5 Oktober 2022.

Merespon hal itu, kuasa hukum PT. Masterindo Jaya Abadi, Pranjani H L Radja menampik isu PHK yang dialami ribuan karyawannya.

"Jadi perlu diketahui bahwa tidak pernah sama sekali perusahaan kita melakukan PHK kepada 1.142 orangan seperti yang disampaikan oleh ketua serikat yaitu Roy Jinto, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, jadi yang memohonkan PHK adalah karyawan sendiri yang memberikan kuasa ke serikat dan menggugat ke pengadilan hubungan industrial," kata Kuasa Hukum PT Masterindo Jaya Abadi, Pranjani H L Radja, di kantornya, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, 3 Oktober 2022.

Baca Juga: Karyawan Korban PHK Geruduk PN Bandung, Tuntut Hakim Kabulkan Gugatan Ratusan Milliar

Radja membeberkan duduk perkara terkait isu PHK karyawan PT Masterindo Jaya Abadi. Menurutnya, permohonan PHK 1.142 karyawan diketuai oleh Nopi Susanti yang kemudian dikuasakan ke DPD K-SPSI Jawa Barat pada tahun 2021. Di tahun yang sama, PT Masterindo Jaya Abadi digugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan nomor perkara 58/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Bandung pada tanggal 29 Januari 2021.

Merespon hal itu, PT. Masterindo Jaya Abadi melakukan upaya banding ke Mahkamah Agung (MA) dan dikabulkan oleh MA berupa pembatalan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bdg.

"Jadi, sebagaimana bisa dilihat di sini juga ada putusan kasasi Mahkamah Agung yang amar putusannya jelas yaitu membatalkan putusan PHI tingkat pertama bahwa putus hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan itu tidak ada, karena gugatan mereka itu prematur," jelasnya.

Selain soal PHK, Radja menambahkan, perusahaan rutin membayar upah dan THR karyawannya. Dengan begitu, adanya isu pihak perusahaan tak membayarkan upah dan THR karyawan tidaklah benar. Adapun terkait dengan pesangon, kata dia, pihak perusahaan memang belum membayarkan sebab masih ada proses hukum yang berlangsung di pengadilan.

Baca Juga: Pekerja Terkena PHK Bisa Dapat BSU 2022? Pastikan Penuhi 3 Syarat Ini Agar Cair

Halaman:

Editor: Ekarista Rahmawati Putri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X