Citra Politisi di Media Digital Lebih Sulit Dikendalikan

- Selasa, 27 September 2022 | 16:47 WIB
Ketua Aspikom Jabar Dr Ani Yuningsih saat diskusi daring bertema 'Komunikasi Politik dan Manajemen Isu dalam Panggung Politik Indonesia', Selasa, 27 September 2022. Dalam diskusi itu disebutkan citra politisi di media digital lebih sulit dikendalikan. (Aspikom Jabar)
Ketua Aspikom Jabar Dr Ani Yuningsih saat diskusi daring bertema 'Komunikasi Politik dan Manajemen Isu dalam Panggung Politik Indonesia', Selasa, 27 September 2022. Dalam diskusi itu disebutkan citra politisi di media digital lebih sulit dikendalikan. (Aspikom Jabar)

BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Kemajuan teknologi komunikasi memberi pengaruh positif dan negatif dalam komunikasi Politik di Indonesia. Demikian pernyataan Ketua Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi (Aspikom) Jawa Barat, Dr Ani Yuningsih dalam sambutan pembukaan di acara diskusi virtual dewan pakar Aspikom Jabar. Diskusi itu bertema “Komunikasi Politik dan Manajemen Isu dalam Panggung Politik Indonesia” yang digelar, Selasa, 27 September 2022.

Menurut Yuningsih, dampak positif teknologi digital adalah komunikasi politik menjadi lebih terbuka dan demokratis. Namun, dampak negatifnya, bermunculan berita bohong, kampanye hitam, dan kampanye negatif.

Sementara itu, Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan, Dr Eki Baihaki mengatakan, di era digital ini, citra politisi menjadi lebih sulit dikendalikan karena informasi beredar cepat dan luas.

Baca Juga: Sikap Luhut Dianggap Memperburuk Citra Pemerintah, Tidak Tunjukkan Itikad Baik

Menurut Baihaki, citra politisi yang seharusnya bisa dipercaya menjadi sulit terpelihara sebab media digital dapat memperlihatkan citra yang berbeda. Terutama karena logika teknologi digital meniadakan adanya variasi politisi yang berkualitas.

Hal ini diakui Ketua DPRD Kota Bandung, Tedy Rusmawan. “Media digital juga sama nilainya dengan media lama, yaitu yang viral adalah yang negatif, good news is bad news. Sementara saat ini tidak semua politisi memiliki SDM khusus untuk mengelola citra digitalnya. Walaupun sudah berupaya untuk mengembangkan saluran digital agar citra negatif itu mendapat penyeimbang,” kata Tedy Rusmawan.

Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Rismanto mengatakan, saat ini semua orang bisa menjadi pemuka pendapat karena media sosial menjadi kanal yang diakses luas, meski secara konstitusional, politisi diberi kewajiaban untuk bertemu langsung konstituennya dengan fasilitasi negara.

Namun ekspektasi masyarakat tampaknya amat tinggi karena deraan persoalan sehari-hari yang cukup berat, sementara solusi yang diberikan oleh parlemen masih belum dianggap cukup, sehingga lembaga politik mendapat sentimen negatif.

Baca Juga: Aspikom Jabar Luncurkan 8 Judul Buku Bertema Komunikasi

Halaman:

Editor: M. Naufal Hafizh

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X