Ikut Tolak BBM, Dua Pimpinan DPRD KBB Orasi di Hadapan Buruh

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM - DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) ikut menyatakan menolak kebijakan pemerintah pusat dalam kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak).

Sikap penolakan itu bahkan diutarakan langsung oleh sejumlah pimpinan dewan di hadapan masa aksi buruh, di Kantor DPRD KBB, Selasa, 13 September 2022.

Pimpinan yang ikut orasi yakni Ketua DPRD KBB, Rismanto dan Wakil Ketua DPRD Anggota Fraksi PDIP, Ida Widaningsih.

Ida bersama Rismanto menaiki mobil komando milik buruh. Kemudian ia membacakan sikap DPRD KBB yang sudah disepakati berdasarkan hasil audiensi bersama para buruh terkait tuntutan yang dilayangkan.

Baca Juga: Buruh Bandung Barat Desak UMK Naik 15 Persen, Imbas Kenaikan Harga BBM

"Tuntutan dari serikat buruh yang paling utama menolak kenaikan harga BBM, dan itu kami apresiasi. Insyaallah secara kelembagaan DPRD Bandung Barat juga menolak, dibuktikan dengan surat yang kami susun untuk dikirim ke presiden dan DPR RI," kata Ketua DPRD KBB, Rismanto usai orasi.

Rismanto mengatakan, sejauh ini sudah ada beberapa fraksi yang turut menolak kenaikan harga BBM tersebut, di antaranya dari fraksi PKS, PDI-P, Gerindra, NasDem, dan Perindo.

"Itu ya kira-kira karena kebetulan berhimpun di komisi 4, tapi yang lain saya kira punya sikap yang sama tapi belum hadir. Prinsipnya, kita mendukung upaya buruh untuk menolak kenaikan BBM ini," paparnya.

Baca Juga: Harga BBM Naik, Buruh Bandung Barat Minta Pemda Terbitkan Regulasi Perlindungan Pekerja

Sementara terkait surat penolakan harga BBM, kata Rismanto, akan diupayakan untuk diserahkan kepada presiden dan DPR RI pada pekan ini karena redaksi surat tersebut masih ada yang direvisi oleh serikat pekerja.

"Tadi hanya ada masalah redaksi saja yang diedit oleh rekan-rekan serikat pekerja. Insya Allah hanya masalah waktu saja dan akan segera kita tandatangani begitu selesai secara teknis," ucap Rismanto.

Sebelumnya, Ketua Koalisi Buruh KBB, Dede Rahmat mengatakan, setelah buruh menolak kenaikan harga BBM itu, anggota DPRD jangan sampai hanya mengeluarkan rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah pusat ataupun kepada presiden.

"Tapi harus ada statement dari DPRD yang menyatakan menolak tentang kenaikan harga BBM ini. Jangan hanya merekomendasikan dan meneruskan aspirasi," ujarnya.

Selain itu, kata Dede, terkait penolakan harga BBM itu harus ada pernyataan sikap bersama dari anggota DPRD KBB dan nantinya harus langsung ditandatangan. [*]