Kena Proyek Jalan Lingkar Padalarang, Warga Bojong Honje KBB Tolak Digusur

- Jumat, 12 Agustus 2022 | 15:11 WIB
Proyek jalan lingkar Padalarang-Cipatat bakal melintasi pemukiman dan lahan pertanian di blok Bojong Honje, KBB namun warga menolak digusur. (Ayobandung.com/Restu Nugraha )
Proyek jalan lingkar Padalarang-Cipatat bakal melintasi pemukiman dan lahan pertanian di blok Bojong Honje, KBB namun warga menolak digusur. (Ayobandung.com/Restu Nugraha )

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Proyek jalan lingkar Padalarang-Cipatat serta rencana pembangunan gedung instansi aparat penegak hukum bakal melintasi pemukiman dan lahan pertanian di blok Bojong Honje, Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Di kawasan itu, lahan seluas 32 hektar berstatus tanah milik negara bakal dipakai jalan selebar 12 meter yang didanai dari CSR perumahan elit Kota Baru Parahyangan. Sisanya akan dibagun gedung instansi vertikal yakni Polres dan Kejaksaan Negeri. 

Meski berstatus tanah negara, di lapangan lahan tersebut telah dikelola oleh warga setempat sejak puluhan tahun lalu. Mereka membuat pemukiman dan bercocok tanam di atas lahan tersebut.

Baca Juga: Proyek TPST yang Ditolak Warga Bandung Barat Ternyata Didanai Bank Dunia Rp20 M

Terkait rencana itu, mayoritas warga mendukung dan menyambut gembira. Namun mereka menolak jika harus digusur atau direlokasi ke tempat lain. Pasalnya, masyarakat telah tinggal di tempat itu sejak 50 tahun lebih. 

"Kita mendukung pembangunan jalan dan gedung-gedung instansi Polres serta Kejaksaan. Tapi kita minta rumah dan pemukiman tetap dipertahankan, tidak dipindahkan," kata Marsudi, salah satu Tokoh Masyarakat Kampung Bojong Honje, Jumat, 12 Agustus 2022.

Data Kantor Desa Citatah mencatat, ada 40 bangunan rumah dengan jumlah sekitar 109 kepala keluarga (KK) di kampung Bojong Honje. Selain meminta agar rumah tetap dipertahankan, warga juga ingin ada uang pengganti bagi penggarap lahan, apabila tanah itu akan dipakai pemerintah. 

Baca Juga: Proyek Rumah Sakit Cimacan Cianjur, Tender Pertama Disanggah hingga di PTUN kan

Marsudi menerangkan warga sadar bahwa lahan pertanian yang dipakai merupakan tanah negara. Mereka siap memberikan tanah tersebut apabila diminta. Namun, para penggarap berharap diberi uang kompensasi sebagai pengganti tumbuhan yang telah ditanam. 

"Jumlah penggarap ada 109 orang. Mereka siap mengembalikan tanah yang dipakai kepada negara. Asal ada penggantian terhadap tanaman dan biaya pupuk yang sudah dikeluarkan," terang pria yang juga menjabat kepada BPD Citatah ini. 

Halaman:

Editor: Isabella Nilam Mentari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X