DPRD Bandung Barat Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Masalah Honorer

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 16:47 WIB
Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) | Ribuan tenaga honorer atau TKK di lingkungan Pemda Bandung Barat belum mendapat kejelasan nasib setelah kebijakan alokasi gaji 9 bulan. (Insatgram/@cpnsindonesia.id)
Ilustrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) | Ribuan tenaga honorer atau TKK di lingkungan Pemda Bandung Barat belum mendapat kejelasan nasib setelah kebijakan alokasi gaji 9 bulan. (Insatgram/@cpnsindonesia.id)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM - Ribuan tenaga honorer atau Tenaga Kerja Kontrak (TKK) di lingkungan Pemda Bandung Barat belum mendapat kejelasan nasib setelah kebijakan alokasi gaji 9 bulan yang diterapkan pemerintah daerah.

Saat ini mereka terancam dirumahkan pada Oktober 2022 karena keuangan daerah hanya mampu memberi gaji hingga bulan September 2022.

Terkait itu, DPRD KBB mendesak Pemda supaya menyelesaikan persoalan tersebut. Pemda harus mencari solusi terbaik dengan cara membuat surat keputusan bupati tentang percepatan penyelesaian polemik Tenaga Kerja Kontrak (TKK).

"Keputusan bupati ini menjadi dasar supaya langkah-langkah perbaikan segera diambil dengan cara cepat dan terukur," kata Sekretaris Komisi 1 DPRD KBB, Ahmad Dahlan, Jumat 5 Agustus 2022.

Dahlan mengatakan, surat keputusan bupati tersebut dibuat untuk membentuk tim supaya dalam kurun waktu 2 bulan ke depan, masalah TKK di Pemda KBB segera selesai.

Baca Juga: Warga Bandung Barat Sediakan Penjualan Minyak Goreng di Pom Mini

"Surat keputusan bupati itu harus selesai November atau sebelum pengesahan APBD perubahan. Harusnya kalau konsisten, 2 bulan juga selesai," ujar Dahlan.

Ia mengatakan, pembuatan draf surat keputusan bupati tersebut sudah disepakati oleh kepala BKPSDM KBB, Asep Ilyas, dan Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin.

"Drafnya sudah dibuat, tinggal dikonsultasikan dengan bagian hukum dan pak plt bupati. Isinya seperti apa, tugas yang memverifikasi itu siapa saja dan nanti yang menetapkan kepala daerah," kata Dahlan.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X