UU Cipta Kerja Berpotensi Hilangkan Pendapatan Pemkot Bandung hingga Ratusan Miliar, Begini kata DPRD

- Kamis, 4 Agustus 2022 | 12:59 WIB
[Ilustrasi palu sidang] Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terancam kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan miliar. (Pixabay/iamyesarun)
[Ilustrasi palu sidang] Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terancam kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan miliar. (Pixabay/iamyesarun)

SUMUR BANDUNG, AYOBANDUNG.COM -- Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terancam kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan miliar.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah Kota Bandung Ema Sumarna menyebut setidaknya 40 Perda yang saat ini berlaku di Kota Bandung perlu disesuaikan, bahkan dihapus, yang turut mempengaruhi berkurangnya pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman menilai harus ada penyesuaian mendetail dengan adanya UU tersebut. Dimana, sebelumnya pihaknya sudah melakukan beberapa perubahan Perda sesuai dengan UU terbaru.

Baca Juga: Tren Bersepeda Terus Meningkat, Garmin Edge 1040 Solar Hadir Mendukung Pengguna Road Bike

"Tentu semua harus ada penyesuaian, termasuk akhir tahun kemarin kami baru menetapkan perda tentang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), perda pengganti IMB. Jadi kita buatkan juga perdanya untuk retribusi dari PBG," ujar Christian Julianto saat dihubungi, Rabu, 4 Agustus 2022.

Christian menilai, penyesuaian harus segera dilakukan mengingat saat ini peraturan retribusi wajib dibuat dalam 1 perda induk. Pun, ia tak menampik adanya potensi pendapatan yang hilang dengan perubahan yang diatur dalam UU Ciptaker.

"Ya memang kemarin sudah sempat kita bahas, beberapa retribusi tidak bisa kita tarik lagi, karena ada peraturan di atasnya.
Di daerah tentu menyesuaikan, harus penyesuaian sesuai pusat, bentuknya kita harus kaji," ungkapnya.

Baca Juga: Persib Bandung Boyong 22 Pemain untuk Hadapi Borneo FC, Ciro Alves Absen

Maka, menurutnya Pemkot Bandung harus menggenjot pendapatan daerah yang tidak terganggu dengan adanya UU Cipataker. Salah satunya dari pendapatan parkir di Kota Bandung baik on the street maupun off the street.

Halaman:

Editor: Dina Miladina Dewimulyani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

UMKM Binaan bank bjb Sukses Ekspor Produk ke Luar Negeri

Selasa, 27 September 2022 | 15:53 WIB
X