Dana Cukai Tembakau di KBB Tak Tepat Sasaran, Petani dan Asosiasi Gigit Jari

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum berhasil mengatasi permasalahan di tingkat petani dan asosiasi petani tembakau.

Alokasi DBHCHT yang dikucurkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada Pemda KBB dinilai belum optimal menyelesaikan segudang persoalan.

Mulai dari efektivitas peningkatan mutu bahan baku, kesejahteraan petani, jaminan kesehatan, hingga keseriusan pemerintah membuka iklim pasar yang terbuka lebar.

Selama ini, dana miliaran rupiah tersebut hanya sampai kepada petani tembakau dalam bentuk bantuan alat-alat pertanian, pupuk, serta pelatihan.

Pemerintah belum bisa membuat peta jalan (road map) skala prioritas untuk menyejahterakan petani tembakau.

"Selama ini cuma alat-alat pertanian seperti semprot tanaman dan bantuan pupuk. Selebihnya paling pelatihan," kata salah seorang petani tembakau di Desa Nangerang, Kecamatan Cililin, Undang (45), Selasa 2 Juli 2022.

Baca Juga: Jadwal Sholat Bandung, Cianjur, dan Sumedang 2 Agustus 2022

Undang menjelaskan, jika pemerintah serius mengalokasikan DBHCHT, mestinya menyerap aspirasi dari petani tentang kebutuhan prioritas.

Seperti persoalan bantuan modal, pembuatan sumber air untuk menyiram tembakau, membuka pasar selebar-lebarnya, serta memberi jaminan kesehatan kepada petani tembakau.

"Kita butuh bantuan permodalan, peluang pasar yang lebar, serta jaminan kesehatan. Selama ini belum ada itu," terangnya.

Program DBHCHT di Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum berhasil mengatasi permasalahan di tingkat petani dan asosiasi petani tembakau. (Ayobandung.com/REstu Nugraha)

Sementara itu, Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) KBB, Agus Rianto menilai alokasi DBHCHT di Bandung Barat asal sesuai aturan saja. Tidak mempertimbangkan skala prioritas jangka panjang untuk petani dan asosiasi sehingga mendukung kemajuan produk tembakau dari KBB.

"Sebatas pelatihan dan batuan sarana dan prasarana saja. Padahal itu jelas gak optimal. Pemerintah gak punya rancangan bagaimana agar kualitas produk tani meningkat dan unggul. Menyiapkan jaminan kesehatan bagi petani, atau membuka pasar selebar-lebarnya," terangnya Agus.

Dana bagi hasil cukai tembakau ini salah satunya dialokasikan untuk kesehatan. Tapi pengajuan APTI sebanyak 617 petani untuk dapat BPJS tak pernah dikabulkan, padahal dana tersebut bisa masuk ke kas daerah karena ada petani tembakau, tapi petaninya justru tak dapat.